You are viewing the Bahasa translation of this post. View the English version here.

Tanggal 6 Oktober 2016, International Budget Partnership (IBP) bersama Kementerian Ekonomi dan Keuangan Prancis mengadakan acara yang sangat penting mengenai transparansi anggaran dengan mengumpulkan Menteri Keuangan dan para pejabat senior kementerian keuangan dari delapan negara Francophone Afrika (Benin, Burkina Faso, Kamerun, Pantai Gading, Republik Demokratik Kongo, Mali, Republik Guinea, dan Senegal).  Pertemuan ini diadakan di sela-sela pertemuan Tahunan Musim Gugur yang diselenggarakan Bank Dunia/IMF yang bertujuan membahas kemajuan terbaru seputar transparansi anggaran di wilayah ini dan mendorong para pemerintah yang berpartisipasi agar membuat komitmen kebijakan agar semakin memperdalam reformasi transparansi. Pertemuan ini berlangsung di saat Prancis menerima tanggung jawab sebagai salah satu pemerintah yang memimpin Open Government Partnership (OGP/Kemitraan Pemerintahan Terbuka) dan bersiap menjadi tuan rumah KTT Pemerintah Terbuka di Paris pada tanggal 7 – 9 Desember.

Di antara peserta, hadir pula komisaris dari dua persatuan moneter daerah paling berpengaruh (Persatuan Ekonomi dan Moneter Afrika Barat [West Africa Economic and Monetary Union/WAEMU] dan Masyarakat Ekonomi dan Moneter Afrika Tengah [Central African Economic and Monetary Community/CAEMC]), pemimpin senior Bank Dunia dan Organisasi Internasional La Francophonie, Direktur Jenderal Agence Française de Développement atau AFD (French Development Agency/Lembaga Pembangunan Prancis), dan perwakilan BNP Paribas Investment Partners dan Open Government Summit (OGP).  Moderator pembicaraan meja bundar tersebut adalah Anne-Marie Descotes, Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri dan Pembangunan Internasional Prancis.

Menekankan Transparansi Anggaran

Dalam sambutannya, Michel Sapin, Menteri Ekonomi dan Keuangan Prancis, menyatakan bahwa transparansi anggaran adalah pilar demokrasi dan memperluas transparansi anggaran di Prancis dan di seluruh dunia merupakan prioritas bagi pemerintah Prancis. Menteri Sapin menjelaskan bahwa transparansi anggaran memberikan respon praktis pada harapan warga negara terhadap pemerintah mereka dan membantu menanamkan kepercayaan terhadap keuangan negara di kalangan mitra keuangannya. Menurut Menteri Sapin, Prancis bermaksud meningkatkan transparansi anggaran melalui perundang-undangan dalam negeri yang saat ini sedang diproses di parlemen Prancis dan berencana melakukan peningkatan besar terhadap bantuan pembangunan internasional yang disediakannya untuk mendorong transparansi anggaran di Francophone Afrika. Remy Rioux, Direktur Jenderal AFD, juga menyambut baik perluasan transparansi anggaran tersebut dan meneguhkan tawaran Menteri Keuangan dalam mendukung semua reformasi ini.
Budget Transparency in Francophone Africa

Saat memberikan konteks diskusi, Vivek Ramkumar, Direktur Senior bidang Kebijakan di IBP, meninjau keadaan transparansi anggaran saat ini di Francophone Afrika. Beliau menyoroti berbagai peningkatan yang mengesankan dalam transparansi anggaran di wilayah tersebut yang diukur melalui penilaian global dua tahunan IBP dalam hal transparansi anggaran, partisipasi anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran, yaitu Open Budget Survey. Mr. Ramkumar melaporkan bahwa tahun 2012 sampai 2015, negara-negara di kawasan tersebut mencapai skor rata-rata lebih tinggi di Indeks Anggaran Terbuka/Open Budget Index (ukuran transparansi anggaran yang dihitung dari sub rangkaian pertanyaan Open Budget Survey yang menetapkan skor antara 0 – 100 untuk setiap negara) hingga lebih dari 20 poin, dari 14 menjadi 35.

Menteri keuangan empat negara Francophone Afrika membahas berbagai upaya terbaru untuk memajukan reformasi transparansi anggaran di negara mereka dan menjelaskan beberapa tantangan yang mereka hadapi dalam mempertahankan laju reformasi. Menteri Keuangan Kamerun, Alamine Ousmane Mey, menjabarkan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan pengelolaan keuangan di negara ini, termasuk menerbitkan informasi yang menarik bagi investor dan warga negara. Menteri Keuangan Senegal, Amadou Ba, merinci berbagai peningkatan terbaru dalam hal pengeluaran dan pengelolaan hutang di Senegal. Para pembicara juga mencatat tantangan-tantangan yang mereka hadapi dalam membuat statistik dan terbatasnya kemampuan berbagai lembaga di negara mereka dalam mengelola keuangan masyarakat, terutama pemerintah tingkat sub nasional. Mereka menyambut bantuan dari mitra-mitra teknis dan keuangan dalam memperkuat kemampuan negara dan masyarakat guna memperkuat tata kelola fiskal mereka.

Di sepanjang diskusi, berbagai pembicara menyebut Survei Anggaran Terbuka (Open Budget Survey) sebagai ukuran internasional bagi transparansi anggaran. Menteri Keuangan Côte d’Ivoire, Abdourahmane Cissé, berkomitmen untuk memastikan bahwa negaranya unggul di Open Budget Survey; dan Menteri Keuangan Republik Guinea, Malado Kaba, menyatakan kekecewaannya bahwa negaranya belum terlibat di Open Budget Survey.

Beberapa peserta menjelaskan alasan pentingnya transparansi anggaran bagi pembangunan ekonomi. Jean-Charles Sambor, Wakil Kepala bidang Pendapatan Tetap Pasar-pasar yang Sedang Berkembang di BNP Paribas Investment Partners, menekankan pentingnya transparansi anggaran dalam menghitung premi risiko yang dibebankan pada obligasi pemerintah – yaitu harga yang harus dibayar pemerintah untuk meminjam uang. Beliau juga menekankan bahwa investor terutama merasa prihatin mengenai informasi mendalam tentang posisi keuangan secara keseluruhan di berbagai negara, termasuk informasi mengenai kewajiban kontinjensi dan hasil penjualan obligasi sebelumnya. Jan Walliser, Wakil Presiden bidang Praktik Global di Bank Dunia yang mencakup Keuangan & Pasar dan Tata Kelola, menekankan pentingnya tata kelola dan transparansi anggaran dalam memutuskan pinjaman lunak oleh Asosiasi Pembangunan Internasional.

Mengingat bukti tentang peranan yang dapat dimainkan oleh badan-badan regional dan internasional dalam memajukan transparansi fiskal, para peserta mengakui bahwa kemajuan di Francophone Afrika didorong oleh sederetan masalah peraturan transparansi oleh persatuan moneter regional.

Komisioner WAEMU, Abdallah Boureima, dan Komisaris CEMAC, Paul Tasong Njukang, menjabarkan ketentuan-ketentuan utama mengenai transparansi anggaran yang tercantum dalam peraturan manajemen keuangan masyarakat dan status pelaksanaan oleh negara-negara anggota. Moncef Follain dari Organisasi Internasional La Francophonie juga menekankan bahwa organisasi ini sedang mempertimbangkan agenda yang mendorong transparansi anggaran di antara anggotanya.

Mengenai berbagai tantangan dalam pelaksanaan reformasi transparansi, Warren Krafchik, Direktur Eksekutif IBP, berbicara atas nama OGP dan mengundang pemerintah-pemerintah Francophone untuk bergabung dalam Fiscal Openness Working Group (Kelompok Kerja Keterbukaan Fiskal) OGP, sebuah jaringan belajar antar rekan yang sangat kuat, yang diselenggarakan oleh Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT).

Langkah Selanjutnya

Selama diskusi, para peserta pertemuan menjelaskan bahwa negara-negara Francophone berada di titik penting dalam praktik transparansi mereka. Meskipun terjadi berbagai peningkatan dramatis, negara-negara di kawasan itu belum menerapkan jenis praktik transparansi yang akan membuat mereka dapat meraih manfaat investasi dan keadilan sepenuhnya karena keterbukaan tingkat tinggi dalam hal anggaran. Untuk mencapai tingkat transparansi yang sedemikian tinggi, negara-negara di kawasan tersebut perlu melaksanakan reformasi yang luas demi memperbaiki kualitas dan kelengkapan data anggaran yang diterbitkan.

Dalam konteks ini, inisiatif seperti OGP dan Fiscal Openness Working Group dapat menyediakan forum di mana pemerintah negara-negara Francophone Afrika mampu menunjukkan komitmen untuk memperdalam transparansi dan pertanggungjawaban serta terlibat dalam pembelajaran antar rekan bersama negara-negara lain di Afrika dan dunia. Pada tanggal 7 Desember 2016, KTT OGP berikutnya akan diadakan di Paris. Pemerintah Prancis dan IBP berencana mengadakan panel mengenai inovasi praktik anggaran terbuka di KTT tersebut guna memberi kesempatan pada Menteri Keuangan negara-negara Francophone untuk berkomitmen terhadap sederetan reformasi transparansi yang lebih mendalam.

Saat ini IBP telah memulai diskusi bersama jaringan organisasi masyarakat sipil di Francophone Afrika untuk membangun kemampuan mereka dalam menganalisa informasi baru yang tersedia agar terlibat dalam berbagai diskusi anggaran di negara mereka.  Ini merupakan perkembangan yang menarik dan sangat tepat waktu yang memungkinkan kelompok masyarakat sipil di wilayah tersebut untuk memaksimalkan kesempatan yang kian luas bagi mereka agar terlibat dengan pemerintah mereka dalam hal kebijakan anggaran dan praktik anggaran sehingga dapat membantu mengurangi kemiskinan.