You are viewing the Bahasa translation of this post. View the English version here.
Esai dari Laporan Tahunan 2015 International Budget Partnership
Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sejak pertengahan tahun 1980-an, angka kematian ibu hamil di Uganda pada tahun 2011 masih tiga kali lipat lebih tinggi dari rasio yang ditetapkan sebagai Tujuan Pembangunan Milenium. Saat itu, selama bertahun tahun organisasi masyarakat sipil (OMS) mengkampanyekan penambahan pendanaan kesehatan ibu hamil namun kurang berhasil. Baru setelah kampanye Human Resources for Health (HRH) mulai menciptakan hubungan kerjasama antara Komisi Kesehatan di parlemen (sekelompok jurnalis yang meliput masalah kesehatan, praktisi kesehatan) dengan jaringan OMS yang luas di tingkat nasional dan masyarakat kelas bawah, sehingga mereka dapat meyakinkan pemerintah untuk menambah alokasi dana kesehatan. Hasilnya, anggaran kesehatan mendapat penambahan sebesar AS$20 juta dan 6.172 praktisi kesehatan direkrut. Sifat kampanye HRH yang kooperatif dan dilakukan dalam jarintgan akhirnya ditiru di banyak kampanye OMS lainnya di Afrika Selatan, Brasil, India, dan lainnya.
Dengan mendokumentasikan kampanye-kampanye OMS inidan sistem pengawasan di lokasi kampanye, IBP menyadari perlunya menyesuaikan asumsi kami tentang pekerjaan anggaran masyarakat sipil dan dampaknya – sebuah hasil penting bagi kami dalam upaya membangun lembaga-lembaga yang secara efektif terlibat dalam analisis anggaran, advokasi anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran. Secara lebih khusus, kami perlu membuang fokus yang sempit tentang membina keahlian dan pengetahuan teknis yang dimiliki OMS untuk mempengaruhi badan eksekutif pemerintah menuju pendekatan yang lebih holistik yang mengakui peran pelengkap dari berbagai pelaku dalam ekosistem pertanggungjawaban. Ekosistem ini, di mana proses anggaran tertanam di dalamnya, meliputi sejumlah lembaga dan organisasi di luar masyarakat sipil dan pemerintah eksekutif. Antara lain lembaga pengawasan resmi (misalnya badan legislatif dan lembaga audit tertinggi), media, pengadilan, dan lain-lain, maupun hubungan yang mereka miliki dengan satu sama lain.
Dua proyek penelitian IBP terbaru telah membantu kami berpikir lebih mendalam tentang cara pendekatan kami terhadap masalah ini. Penggabungan atas hampir 23 studi kasus yang dilakukan IBP mengungkapkan bahwa dampak pekerjaan anggaran OMS seringkali tergantung pada jalinan hubungan dengan berbagai pelaku. Untuk menyelidiki hal ini lebih jauh, IBP bekerja sama dengan perusahaan pembangunan dari Jerman, yakni GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) untuk mengamati pekerjaan ekosistem pertanggungjawaban anggaran — dan peranan yang dapat dilakukan pelaku eksternal dalam mendukung sistem tersebut – di seluruh enam negara (Burkina Faso, El Salvador, Georgia, Indonesia, Kenya, dan Afrika Selatan).
Menurut penelitian ini, ekosistem pertanggungjawaban anggaran tampak sangat mirip di seluruh negara. Kendati aturan dan lembaga resminya dapat bervariasi, pelaku yang terlibat sangat mirip, demikian pula tantangan-tantangan utama yang mereka hadapi – badan legislatif dan lembaga audit tertinggi kurang mandiri dan kekurangan sumber daya, dan sebagian besar warga tidak disertakan dalam proses ini, sehingga memperlemah prospek pertanggungjawaban. Penelitian ini juga menemukan bahwa kerjasama antar pelaku kurang luas. Kerja sama tersebut seringkali sangat tidak resmi dan untuk tujuan tertentu saja, serta tidak didukung oleh undang-undang atau pengaturan kelembagaan yang memadai. Yang terakhir, penelitian ini menemukan bahwa dukungan eksternal bagi pelaku pertanggungjawaban anggaran dari donatur dan LSM internasional sering terfragmentasi dan tidak terkoordinasi. Keadaan ini tidak membantu mengembangkan hubungan sangat penting yang menjamin keefektifan fungsi ekosistem secara keseluruhan.
Gabungan studi kasus oleh IBP ini mendapati bahwa meskipun kampanye-kampanye yang memiliki kerja sama yang terjalin erat antara pelaku pengawasan dan badan eksekutif cenderung menghasilkan dampak lebih besar, membina hubungan semacam ini memerlukan pengetahuan teknis, keahlian organisasi, dan akses tingkat tinggi ke pemerintah, yang tidak dimiliki oleh semua OMS. Menurut gabungan studi kasus ini, tidak ada resep standar untuk kerjasama dengan pelaku pengawasan atau badan eksekutif. Nilai bagi kampanye OMS dalam keterlibatan dengan seorang pelaku pengawasan atau lebih, dan bentuk keterlibatan yang diperlukan, adalah tergantung pada tujuan kampanye, siapa saja yang perlu mereka pengaruhi, dan pengaruh yang telah dimiliki organisasi. Karena itu, kerjasama dengan pelaku pengawasan dan badan eksekutif bervariasi berdasarkan tingkat (lokal, nasional, internasional), durasi, arah (nasional ke lokal, dan sebagainya), dan intensitas (dari integrasi ke oportunisme untuk tujuan tertentu).
Peranan yang dapat dilakukan IBP dalam memperkuat ekosistem pertanggungjawaban adalah beraneka ragam. Bila ada keterlibatan kerjasama antar pelaku pertanggungjawaban, keterlibatan ini sebagian besar berdasarkan pada hubungan pribadi antar individu yang ditempatkan secara strategis sehingga seringkali bersifat tidak resmi dan untuk tujuan tertentu saja. Tanpa meremehkan nilainya, keterlibatan ini tidak mungkin menghasilkan ekosistem pertanggungjawaban yang kuat, berkelanjutan, dan dapat disesuaikan jika tergantung pada hubungan istimewa dan motivasi pribadi. Sebaliknya, kita harus menemukan cara-cara untuk melengkapi hubungan tidak resmi atau hubungan untuk tujuan tertentu ini dengan keterlibatan antar pelaku pertanggungjawaban yang dilembagakan, misalnya menetapkan persyaratan dan mekanisme untuk melibatkan warga dalam proses audit, seperti yang telah dilakukan oleh Korea Selatan, atau mewajibkan partisipasi masyarakat dalam semua tahapan utama dari proses anggaran. Di luar mandat hukum, para pelaku pengawasan dalam proses yang lebih resmi ini harus didorong dan didukung untuk tidak hanya “mencentang kotak” dan benar-benar terlibat secara nyata.
Karena itu, IBP akan memperdalam upayanya di tingkat internasional untuk melembagakan hubungan ini. Misalnya, melalui kerja sama kami dengan Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT) untuk menggalakkan norma-norma baru dan menanamkan contoh praktik yang baik. Kami akan mendukung pekerjaan norma-norma ini melalui program-program Open Budget Survey di masa mendatang yang secara lebih mendalam dan secara holistik akan mengukur dan mempengaruhi ekosistem pertanggungjawaban di masing-masing negara.
Di tingkat negara, kami akan merevisi metode penilaian negara agar lebih dapat menangkap sifat ekosistem pertanggungjawaban setiap negara guna merancang strategi yang sesuai bagi negara itu. Dan tim pelatihan dan bantuan teknis kami akan menyusun panduan untuk membimbing upaya OMS dalam menjalankan ekosistem pertanggungjawaban di negara dan sektor mereka. Di saat yang sama, kami akan terus membina kapasitas mitra-mitra negara OMS untuk mengembangkan jaringan pribadi dan tidak resmi, yang paling berperan pada keefektifan advokasi OMS. Dalam hal penelitian kami untuk memahami cara kerja ekosistem pertanggungjawaban, kami akan lebih mendalam melihat taktik dan strategi yang digunakan OMS untuk membina berbagai hubungan yang membentuk sistem ini, dan implikasinya terhadap manajemen sumber daya masyarakat yang lebih efektif dan adil.
