You are viewing the Bahasa translation of this post. View the English version here.
Tahun 2016, presiden Brasil diberhentikan akibat kasus sensasional yang disorot media global. Saat itu, banyak perhatian terfokus pada tuduhan yang tersebar luas bahwa pemberhentian itu berkaitan kasus korupsi yang melibatkan politisi dari partai penguasa dan partai oposisi. Ada sedikit pembahasan publik tentang masalah substantif yang mendasari tindakan pemberhentian tersebut, yang telah dideteksi dan diungkapkan oleh lembaga audit tertinggi (SAI) Brasil. Saat mengaudit rekening pemerintah Brasil pada tahun 2014, SAI mendapati bahwa pemerintah telah menggunakan trik-trik akuntansi untuk tidak memberikan laporan lengkap tentang defisit anggaran hingga sejumlah miliaran dolar, sehinga mungkin melanggar undang-undang pertanggungjawaban fiskal di negara tersebut. Kongres Brasil menggunakan temuan audit ini sebagai dasar untuk memberhentikan presiden.
Ini bukan pertama kalinya laporan audit telah menjatuhkan pemerintah. Di Kanada, masyarakat luas menganggap bahwa laporan audit tahun 2004 mengenai penyalahgunaan dana publik oleh pemerintah bagi program hubungan masyarakat telah berperan pada kekalahan pemilihan umum yang dialami oleh partai yang masih menjabat. Demikian pula laporan audit yang diterbitkan SAI India pada tahun 2014 mengenai kontrak pengadaan batu bara yang dipertanyakan, juga telah memperkuat citra bahwa pemerintah yang masih menjabat adalah korup. Pandangan ini memperkuat tuntutan terhadap pertanggungjawaban yang diserukan partai politik oposisi, sehingga akhirnya menyebabkan kekalahan pemerintah dalam pemilihan umum 2015.
Hampir setiap negara di dunia memiliki SAI yang berfungsi dan diberi mandat untuk memeriksa apakah dana publik dikelola dengan semestinya dan sesuai dengan praktik pengelolaan keuangan yang baik. SAI menggunakan nama yang berbeda dan sering disebut: Office of Auditor General (dalam sistem Westminster), Court of Accounts (dalam sistem Napoleon), atau Dewan atau Komisi Audit (di beberapa wilayah Asia dan Amerika Latin).
SAI menilai penggunaan dana publik yang semestinya dengan melakukan audit keuangan yang memeriksa keabsahan transaksi keuangan di samping audit kinerja yang menilai apakah dana publik telah digunakan secara efisien dan efektif. Laporan audit yang diterbitkan SAI berisi saran-saran tentang bagaimana pemerintah dapat meningkatkan pengelolaan keuangan.
Namun sering sekali pemerintah dapat mengabaikan temuan audit karena adanya pembebasan dari hukuman, terutama bila mereka tidak menghadapi tekanan untuk melakukan langkah perbaikan yang disarankan dalam laporan SAI. Di hampir semua negara, SAI tidak dapat memberlakukan sanksi kepada pemerintah atau memaksa badan eksekutif untuk bertindak berdasarkan laporan audit. Sebaliknya, SAI mengajukan temuannya kepada badan legislatif nasional, yang kemudian harus memutuskan apakah akan mengambil tindakan resmi sebagai tanggapan. Meskipun badan legislatif memiliki kewenangan hukum untuk menuntut tindakan perbaikan, pada praktiknya mereka sering gagal memberi sanksi kepada pemerintah mereka atau gagal mewajibkan pelaksanaan saran yang ada. Keengganan badan legislatif untuk bertindak bisa disebabkan oleh keberpihakan karena pertalian badan legislatif dan badan eksekutif dengan partai tertentu maupun karena kurang memahami isi laporan audit teknis.
Keengganan badan legislatif untuk bertindak pada temuan audit sering diperparah oleh tantangan dalam organisasi SAI. SAI sering berusaha keras untuk menyampaikan pekerjaan mereka kepada khalayak eksternal atau mempertahankan kepentingan media setelah berita utama yang sensasional tidak lagi menjadi sorotan. Dan banyak SAI melindungi diri dari kontak dengan masyarakat lebih luas, sebagian di antaranya khawatir bahwa menjalin hubungan dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) akan menyebabkan pemerintah menuduh bahwa temuan audit hanyalah berdasarkan prasangka dan bermotif politik.
Akibat kelemahan badan legislatif dan SAI, laporan audit jarang mencapai tingkat pemeriksaan yang cermat dan populer yang seharusnya.
Untungnya, SAI semakin menyadari perlunya melibatkan warga negara. SAI di Argentina, India, Filipina, Korea Selatan, dan Tanzania telah menetapkan mekanisme untuk melibatkan warga negara dengan cara yang kreatif dan bermakna. Termasuk mekanisme di mana warga negara dapat melaporkan kecurangan, pemborosan, dan penyalahgunaan melalui “hot line“, menyarankan topik audit untuk ditinjau, dan berpartisipasi dalam tugas audit gabungan dan audit sosial. Bentuk keterlibatan masyarakat semacam itu dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap pekerjaan SAI.
IBP percaya bahwa SAI dan organisasi masyarakat sipil merupakan mitra alami dengan misi yang tumpang tindih untuk mendorong pertanggungjawaban penggunaan dana publik. Keterlibatan lebih besar antara SAI dan OMS dapat saling menguntungkan. Kadang-kadang OMS ditempatkan dengan lebih baik daripada SAI untuk menerapkan strategi komunikasi yang dapat menekan pemerintah untuk mengambil tindakan perbaikan terhadap temuan audit. Di negara-negara di mana SAI kurang memiliki kekuatan dan sumber daya, OMS dapat memperjuangkan perlunya SAI yang independen dan diberdayakan. OMS juga dapat menggunakan keahlian mereka dalam berbagai topik sektor sosial dan kehadiran mereka di lapangan untuk berbagi informasi mengenai bidang-bidang yang amat sangat penting mengenai pengoperasian pemerintah yang memerlukan pengawasan audit, dan bahkan mereka dapat mengumpulkan bukti masalah dalam pengoperasian ini.
Pada akhirnya, audit SAI dapat bermanfaat bagi masyarakat sipil. SAI mendapat mandat resmi untuk menyelidiki keuangan pemerintah dan laporan audit mereka seringkali mencakup pengoperasian pemerintah di sektor sosial. OMS dapat menggunakan temuan dalam audit sektor sosial untuk menuntut tindakan perbaikan dari pemerintah mengenai hal-hal yang mereka pedulikan dan yang dapat menghasilkan dampak besar terhadap penyediaan layanan pemerintah di lapangan.
Kasus keterlibatan lebih besar antara SAI dan masyarakat sipil juga selaras dengan permufakatan yang muncul di kalangan para ahli bahwa peningkatan pertanggungjawaban memerlukan lembaga pengawasan negara dan non negara yang lebih kuat sekaligus sistem yang mendorong keterkaitan yang lebih baik di antara lembaga-lembaga ini. Keterlibatan tersebut sangat relevan mengingat ruang demokrasi yang kian sempit di seluruh dunia dan perlunya memeriksa tindakan pemerintah yang keterlaluan. Membuat profil temuan audit dan ketiadaan tindakan perbaikan oleh pemerintah dapat menjadi cara yang menjanjikan dan hemat biaya untuk menyoroti kegagalan pemerintah dalam melaksanakan proyek-proyek yang didanai masyarakat dan kegagalan menyediakan layanan yang efektif. Pekerjaan tersebut juga dapat digunakan untuk mengatasi kelambanan badan legislatif terhadap audit, dan untuk memperlihatkan bagaimana pemerintah tidak berperasaan dalam menangani semua masalah ini, bahkan setelah ditandai oleh audit independen.
Bacaan Lebih Lanjut
Tulisan ini bersumber dari “That’s How the Light Gets In”: Making Change in Closing Political Environments”: (Demikianlah Cahaya Terpancar Masuk”: Menciptakan Perubahan dalam Lingkungan Politik Tertutup) – kumpulan esai yang mengamati bukti tentang cara mewujudkan pertanggungjawaban fiskal di lingkungan politik yang lebih berat. Kumpulan ini menyertai Laporan Tahunan 2016 IBP.
