You are viewing the Bahasa translation of this post. View the English version here »
Anggaran adalah satu-satunya sarana paling dashyat yang dapat digunakan pemerintah untuk meningkatkan kehidupan warganya. Anggaran adalah kebijakan yang memenuhi sumber daya masyarakat – di mana keputusan tentang menggalang dan membelanjakan dana masyarakat mengubahkan janji dan komitmen menjadi investasi nyata untuk program dan layanan. Masyarakat tidak hanya berhak mengetahui bagaimana pemerintah menggunakan uang mereka, namun mereka juga dapat berperan penting dalam meningkatkan keputusan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran. Dengan kata lain, jika Anda bertujuan memiliki pemerintah yang terbuka dan efektif, negara-negara harus memiliki anggaran yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun transparansi fiskal saja tidak cukup – untuk benar-benar membuka anggaran, pemerintah juga harus memberikan kesempatan berarti bagi warga negara dan masyarakat sipil untuk terlibat dalam proses anggaran dan memastikan adanya lembaga pengawasan resmi yang independen dan kuat.
Sekarang kita memiliki kesempatan amat besar untuk memajukan penyusunan anggaran terbuka dan pemerintahan terbuka. Lima puluh satu negara akan menyusun rencana tindakan nasional baru (National Action Plan/NAP) untuk Open Government Partnership (OGP) sebelum bulan Juni 2016. Ini adalah kesempatan bagi negara-negara tersebut untuk membuat komitmen yang konkrit dan ambisius demi meningkatkan transparansi fiskal dan partisipasi masyarakat di seluruh siklus anggaran, dan kami di International Budget Partnership (IBP), bersama Global Initiative for Fiscal Transparency, siap membantu berbagai negara untuk membuat komitmen yang akan melahirkan perbedaan dalam kehidupan warga mereka.
Keadaan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam anggaran negara-negara OGP
Menurut Analisis oleh Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT) mengenai laporan 51 Mekanisme Kajian Independen (Independent Review Mechanism/IRM) yang menilai kemajuan komitmen negara-negara OGP, kira-kira sepertiga dari semua komitmen itu berkaitan dengan transparansi fiskal, meskipun proporsi komitmen transparansi fiskal dibanding komitmen lainnya bervariasi di berbagai negara. Beberapa negara seperti Filipina, Kroasia, dan Ghana, telah memenuhi komitmen transparansi fiskal dan komitmen partisipasi yang mereka buat di NAP sebelumnya.
Tapi masih banyak yang harus diperbaiki oleh berbagai negara. Menurut data Open Budget Survey 2015 (OBS), 30 dari 48 negara anggota OGP yang dievaluasi dalam survei ini kurang memberikan informasi anggaran kepada masyarakat, sehingga skor rata-rata mereka adalah 58 dari 100 di Open Budget Index. Selain itu, negara-negara OGP terbiasa dengan hal-hal tak terduga dalam penyediaan informasi anggaran pada masyarakat, yaitu pemerintah tidak konsisten dalam informasi yang mereka publikasikan dari siklus anggaran ke siklus anggaran berikutnya. OBS juga mendapati bahwa enam negara anggota OGP – Liberia, Maladewa, Papua Nugini, Spanyol, Sri Lanka, danTunisia – tidak mempublikasikan Laporan Audit mereka dengan tepat waktu, jika memang ada. Penerbitan laporan ini merupakan bagian penting dari kelayakan OGP.
Dalam hal partisipasi masyarakat, negara-negara OGP meraih skor rata-rata 36 dari 100, artinya mereka menyediakan sedikit peluang bagi warga negara atau masyarakat sipil untuk terlibat dalam proses anggaran. Namun ada beberapa negara OGP yang menjadi bintang. Korea Selatan dan Filipina telah memanfaatkan praktik-praktik inovatif yang memberikan kesempatan bagi warga negara mereka untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Korea Selatan menyediakan situs web di mana warga negara dapat menyampaikan laporan penyalahgunaan dan pemborosan anggaran, sementara Filipina telah melembagakan sebuah program bernama “Penyusunan Anggaran Partisipatif untuk Masyarakat Kelas Bawah” yang mengumpulkan tanggapan umum mengenai prioritas anggaran mulai dari tingkat lokal dan menggabungkannya ke dalam anggaran nasional.
Rekomendasi
Negara-negara anggota OGP yang tidak lagi memenuhi kriteria kelayakan transparansi fiskal harus berkomitmen untuk menerbitkan Laporan Audit mereka. Laporan Audit menyediakan pembukuan yang dapat diandalkan dan independen kepada masyarakat tentang bagaimana pemerintah mengumpulkan pendapatan dan menggunakan dana masyarakat berdasarkan anggaran. Menyediakan informasi ini kepada masyarakat dan kalangan legislatif merupakan langkah penting untuk menjamin pertanggungjawaban.
Dengan menantikan NAP baru yang akan disusun selama enam bulan pertama tahun 2016, sejumlah komitmen harus dipertimbangkan untuk dibuat oleh beberapa negara tentang transparansi dan partisipasi masyarakat dalam anggaran.
- Negara-negara anggota OGP harus berkomitmen untuk mempublikasikan lebih banyak informasi anggaran dan lebih melengkapi dokumen yang sudah diterbitkan. Dari negara-negara yang menyusun NAP baru yang juga termasuk dalam OBS 2015, 24 negara meraih skor di bawah 60 dari 100, berarti mereka memberikan informasi anggaran yang kurang memadai kepada masyarakat. Biasanya negara-negara ini bisa meningkatkan transparansi dengan memberikan lebih banyak informasi tentang komposisi utang; perkiraan makroekonomi pemerintah untuk tahun anggaran; data pengeluaran untuk semua program pemerintah; data non keuangan mengenai kinerja program; pengeluaran pajak; dan rincian informasi tentang kegiatan di luar anggaran, misalnya dana di luar anggaran dan kegiatan quasi-fiskal. Informasi ini penting agar benar-benar dapat memahami keefektifan kebijakan pemerintah dan keadaan keuangan masyarakat. Kami semakin mendorong negara-negara anggota OGP untuk lebih meningkatkan tindakan pengungkapan melalui platform online yang inovatif, misalnya portal-portal informasi anggaan yang dibuat di lebih banyak negara, dan dengan mematuhi standar data terbuka.
- Negara-negara anggota OGP harus berkomitmen untuk melembagakan keuntungan dalam transparansi dengan menanamkan praktik-praktik transparansi dalam undang-undang, peraturan, dan prosedur. Tindakan ini dapat memperkuat keuntungan dalam transparansi anggaran, termasuk publikasi dokumen yang sebelumnya tidak diungkapkan maupun memperbaiki kelengkapan dokumen anggaran. Mempertahankan keuntungan ini akan dapat mencegah kemunduran dan memastikan bahwa transparansi anggaran di negara-negara anggota OGP tetap berada di jalur positif.
- Negara-negara anggota OGP harus berkomitmen untuk menyediakan mekanisme dan kesempatan bagi masyarakat agar terlibat dalam proses anggaran. Negara-negara anggota OGP harus memelopori pemerintahan yang inovatif dan inklusif, dan proses anggaran siap menyediakan kesempatan bagi partisipasi masyarakat. Sejumlah negara anggota OGP telah meluncurkan berbagai model yang menarik tentang keterlibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran, misalnya penyusunan anggaran partisipatif, audit sosial, dan dewan warga negara. Meskipun negara-negara lain perlu mengembangkan mekanisme untuk menyesuaikan dengan konteks tertentu milik mereka, contoh-contoh ini dapat memberikan model yang berharga. Kami mendorong negara-negara anggota OGP agar menggunakan Prinsip Partisipasi Masyarakat GIFT sebagai pedoman.
NAP baru merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk membuat komitmen yang konkret demi meningkatkan keterbukaan anggaran mereka, dan banyak sekali sumber daya dan dukungan yang tersedia bagi mereka.
Kami mendorong negara-negara anggota OGP untuk bergabung dengan Kelompok Kerja Keterbukaan Fiskal , di mana mereka akan memiliki akses ke pembelajaran dan bantuan teknis dari rekan-rekan untuk memahami standar internasional dan praktik yang baik.
IBP dan GIFT menyediakan banyak sekali sumber daya, studi kasus, dan panduan bagi pemerintah, dan kami siap memberikan bantuan, bimbingan, dan saran dalam membuat komitmen untuk transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat. Pemerintah atau masyarakat sipil yang berminat bisa menghubungi kami di sini.
