DALAM TERBITAN INI: HASIL-HASIL OBI 2012, PELAJARAN, WAWANCARA, KONSULTASI NASIONAL, DESENTRALISASI DAN PARTISIPASI, LA RADIO KOMUNITAS, LOWONGAN KERJA, SUMBER BAHAN

Survei Anggaran Terbuka (Open Budget Survey) 2012

Pemerintah-pemerintah yang melayani separuh populasi dunia tidak mengizinkan warga negara untuk membuat keputusan anggaran yang berpengaruh atas hidup mereka
Pelajaran dari Brazil, Afghanistan, dan Liberia mengenai Cara Mempercepat Transparansi Anggaran

 

Advokasi Anggaran Nasional dan Internasional

Memandang ke Depan dalam Dunia Advokasi Anggaran, Wawancara dengan Vivek Ramkumar

Pemerintah dan Masyarakat Sipil Membahas Transparansi Anggaran dan Pertanggungan Jawab Saat Konsultasi Nasional

Memanfaatkan Teknologi untuk Memperkuat Pekerjaan Anggaran

Membuat Desentralisasi di Kamerun Menjadi Lebih Efisien dengan Partisipasi Publik

Pemrograman Radio Komunitas Memajukan Pengetahuan Anggaran, Memupuk Advokasi Anggaran di Kalangan Kelompok-kelompok yang Rentan

Lowongan Kerja dan Peluang

Petugas Bidang Program (Francophone Afrika), International Budget Partnership

International Taxation Program (ITP), Duke University

Kebijakan Publik dan Program Keuangan di Duke Center for International Development (DCID)

 

Publikasi dan Sarana

Résultats Hasil-hasil Penelitian Percontohan Negara mengenai Standar Pemberian Laporan Bantuan IATI (Country Pilot Sutdies on IATI Aid Reporting Standard)

Sarana New Civil Society Procurement Monitoring (CSPM)

Kursus Sertifikat Online Samarthan bidang Audit Sosial untuk MGNREGS di India

 

 

Pemerintah-pemerintah yang Melayani Separuh Populasi Dunia Tidak Mengizinkan Warga Negara untuk Membuat Keputusan Anggaran yang Berpengaruh Atas Hidup Mereka, oleh International Budget Partnership

Dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2013, hasil-hasil Open Budget Survey 2012 menimbulkan berbagai pertanyaan serius mengenai kemungkinan masing-masing negara untuk mengatasi kemiskinan dan memajukan perkembangan ekonomi serta bagi upaya-upaya internasional seperti Tujuan Pembangunan Milenium.

Open Budget Survey adalah satu-satunya ukuran transparansi anggaran dan pertanggungan jawab yang independen, komparatif, dan teratur di seluruh dunia. Menurut Survey 2012 yang dibuat dua tahun sekali ini, anggaran nasional di 77 dari 100 negara yang dinilai – 77 negara ini didiami oleh separuh populasi dunia – gagal memenuhi standar dasar untuk transparansi anggaran. Nilai Open Budget Index 2012 adalah sangat rendah, di mana skor rata-rata di antara 100 negara yang diteliti hanya 43 dari 100. Pemerintah 21 negara bahkan tidak menerbitkan Proposal Anggaran Eksekutif, yang merupakan dokumen paling penting untuk memahami rencana pemerintah dalam menangani keuangan negaranya.

Di samping kekurangan transparansi anggaran yang tidak dapat diterima ini, Survey juga mendapati bahwa para pemerintah tersebut seluruhnya juga gagal memberikan cukup kesempatan kepada warga negara dan masyarakat sipil untuk terlibat dalam proses anggaran. Nilai rata-rata untuk kesempatan berpartisipasi hanya 19 dari 100.

“Ketiadaan informai dan kurang kesempatan untuk berpartisipasi berarti bahwa warga negara tidak memahami anggaran atau menuntut pertanggungan jawab pemerintah mereka,” kata Warren Krafchik, direktur International Budget Partnership. “Hal ini juga membuka pintu bagi penyalahgunaan dan penggunaan uang publik yang tidak semestinya dan tidak efisien, merusak kemajuan perekonomian di saat sumber daya masyarakat dan layanan bagi masyarakat sudah merosot akibat krisis keuangan. Hal ini menimbulkan implikasi besar atas kualitas hidup jutaan orang di seluruh dunia.”

Mengenai pengawasan, satu penemuan yang tidak mengejutkan namun mengkuatirkan adalah bahwa negara-negara yang lembaga pengawasannya lemah (yakni lembaga legislatif dan lembaga audit tertinggi atau supreme audit institutions/SAI) lebih cenderung menjadi negara dengan anggaran yang urang transparan dan memberi sedikit sekali kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Di negara-negara ini, semua aspek pemerintahan mengenai sistem anggarannya tidak memadai.

Laporan Survey 2012 juga meringkas penelitian baru yang menunjukkan bahwa sistem-sistem transparansi anggaran bisa menyebabkan kredit internasional yang lebih murah, dan menurut Dana Moneter Internasional (IMF) sistem ini amat sangat penting bagi kredibilitas dan kinerja fiskal suatu negara. Misalnya, dengan menggunakan penemuan dari sebuah analisa baru-baru ini dari IMF, IBP memperkirakan bahwa kurangnya transparansi fiskal di Portugal telah memungkinkan pemerintah di sana untuk menyembunyikan sejumlah besar hutang pemerintahnya, hingga sekitar US$26 milyar atau 11 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Kemajuan yang pesat tidaklah mustahil – dan diperlukan

Kendati Open Budget Survey 2012 melukiskan gambaran yang suram mengenai transparansi anggaran, partisipasi dalam menyusun anggaran, dan keseluruhan pertanggungan jawab, telah terjadi kemajuan yang stabil meskipun bertahap selama empat putaran Survei ini sejak tahun 2006. Tetapi IBP memperkirakan bahwa pada kecepatan saat ini, akan membutuhkan minimal satu generasi bagi hampir semua negara di dunia untuk mencapai tingkat yang signifikan dalam transparansi anggaran. Ini bisa berarti tersia-sianya sumber daya dan kehilangan berbagai kesempatan selama satu generasi.

Dalam konteks ini, saran umum yang diberikan oleh IBP adalah agar pemerintah masing-masing negara berkomitmen untuk mencapai tolok ukur yang praktis mengenai transparansi anggaran berdasarkan nilai-nilai yang mereka raih di Indeks Anggaran Terbuka (Open Budget Index). Untuk negara-negara yang mendapatkan nilai rendah, artinya menerbitkan dokumen-dokumen yang sudah mereka buat namun saat ini belum terbuka bagi khalayak umum. Untuk negara-negara lainnya, ini berarti mengungkapkan lebih banyak rincian yang mereka sajikan dalam dokumen anggaran yang mereka terbitkan. Dan pemerintah semua negara harus mengambil langkah-langkah untuk melibatkan warga negara sepenuhnya dalam mengambil keputusan anggaran dan pengawasan atas anggaran, yang bisa meliputi hotline untuk melaporkan masalah disertai pemberian layanan, acara dengar pendapat publik, hingga mengumpulkan masukan mengenai pengajuan kebijakan anggaran, dan berbagai upaya untuk menyertakan masyarakat dalam audit program-program masyarakat. Situs web IBP mencantumkan laporan ringkasan untuk masing-masing negara, yang berisi berbagai saran praktis mengenai bagaimana setiap pemerintah dapat meningkatkan transparansi anggaran.

IBP juga menyarankan agar semua pemegang kepentingan berupaya mendukung reformasi anggaran Badan Legislatif dan SAI juga menuntut kemandirian dan sumber daya yang diperlukan agar menjadi efektif, dan harus meningkatkan kerjasama dengan satu sama lain dan dengan masyarakat sipil. Badan-badan donor harus mengikuti dan mengembangkan berbagai kejadian akhir-akhir ini dalam mengkaitkan bantuan asing dengan reformasi anggaran dan mendukung pembangunan sistem pertanggungan jawab yang kuat di dalam negeri. Masyarakat sipil harus meneruskan peranannya dalam mendorong peningkatan transparansi dan pertanggungan jawab, dan lebih memperlihatkan peranan yang membangun yang dapat dilakukannya dengan informasi dan akses yang memadai.

Hampir semua sarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan reformasi anggaran – permufakatan mengenai standar, para pelaku yang digalang, dan pemahaman mengenai berbagai kekurangan yang ada saat ini – sudah ada dalam jangkauan. Yang tidak ada adalah kemauan politik banyak pemerintah untuk melembagakan reformasi anggaran. Jika melakukan upaya global secara terpadu untuk menciptakan kehendak politik tersebut di setiap negara, semua sarana yang tersedia ini bisa disebarkan, dan kemajuan bersejarah dan kemajuan secara luas dalam hal transparansi anggaran dan pertanggungan jawab anggaran dapat cepat tercapai.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Open Budget Survey 2012, kunjungi situs web IBP dan lihatlah Data Explorer, Laporan Lengkap, Infografis, Video, dan halaman Menyusun Cerita 2012.

 


 

Pelajaran dari Brazil, Afghanistan, dan Liberia mengenai Cara Mempercepat Transparansi Anggaran, oleh Erin Upton-Cosulich, International Budget Partnership

Pada tanggal 5 Februari 2013, IBP bersama Bank Dunia mengeluarkan Open Budget Survey 2012 di Washington, D.C. Acara ini mengumpulkan para perwakilan pemerintah dari tiga konteks negara yang sangat berbeda – Afghanistan, Liberia, dan Brazil – bersama para praktisi di bidang manajemen fiskal guna membahas cara mempercepat kemajuan transparansi anggaran dan partisipasi publik di seluruh dunia. Vivek Ramkumar, direktur IBP bidang Advokasi Internasional dan Inisiatif Anggaran Terbuka, menyajikan hasil-hasil yang diperoleh oleh Survei, dengan menyoroti berbagai penemuan utama.

Amara Konneh, Menteri Perencanaan dan Urusan Ekonomi Liberia, membahas bagaimana dan mengapa peringkat Liberia dalam Survey dari peringkat 2 pada tahun 2008 menjadi peringkat ke-43 pada tahun 2012. Sebelumnya, anggaran Liberia tetap dirahasiakan, namun berbagai upaya yang dilakukan belum lama ini seperti Panduan bagi Warga Negara Mengenai Anggaran Nasional dan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Manajemen Keuangan Publik tahun 2009 telah membantu menciptakan kerangka kerja manajemen keuangan publik yang lebih kuat dan lebih transparan. Menurut Menteri Konneh, peralihan menuju efisiensi dan keterbukaan ini sedang merubah cara pemilihan pejabat masyarakat; bukannya memberikan suara berdasarkan kesetiaan terhadap suku bangsa, kini warga Negara ingin mengetahui apa yang mampu diperbuat oleh pejabat.

Liberia juga memasang papan iklan elektronik di depan Kementerian Keuangannya (MOF). Papan iklan ini menampilkan informasi pengeluaran anggaran yang langsung berasal dari sistem data MOF. Informasi semacam itu menambah debat terbuka dalam badan legislatif, dan bersama informasi yang dikumpulkan melalui konsultasi publik di seluruh negara itu juga membantu pemerintah mengkaitkan anggaran pada berbagai prioritas pembangunan nasional.

Menurut Menteri Konneh, insentif utama bagi Liberia dalam melakukan peningkatan semacam itu dalam hal transparansi anggaran adalah untuk memperlihatkan pada para donatur bahwa negara mereka mampu menangani bantuan dengan semestinya. Pemerintah juga berkomitmen untuk menemukan berbagai cara agar Liberia mampu meningkatkan kinerjanya dengan lebih baik dalam putaran-putaran Survey di kemudian hari.

Wakil Sekretaris Kementerian Perencanaan Anggaran Brazil, Eliomar Wesley Rios, juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjelaskan nilai tinggi yang diraih Brazil, yakni 73. Brazil (pasar ke dua terbesar bagi Facebook Inc. setelah Amerika Serikat) menggunakan teknologi digital untuk lebih mendekatkan masyarakat sipil kepada pemerintah dan membantu warga negara memahami proses anggaran. Pemerintah juga mengadakan acara dengar pendapat publik tingkat negara bagian untuk mengetahui kebutuhan dan memandu alokasi sumber daya. Di masa mendatang, Kementerian Perencanaan juga akan menggunakan Daftar Pertanyaan Open Budget sebagai panduan untuk meningkatkan mekanisme transparansi.

Kendati menjangkau masyarakat tampaknya merupakan proses yang relatif mulus di Brazil, proses ini terbukti sulit dilakukan di negara Afghanistan, sarat konflik. Namun sebagaimana yang dinyatakan Mustafa Mastoor, Wakil Menteri Keuangan Afghanistan, negara ini masih mampu meningkatkan nilai Indeks Anggaran Terbuka (Open Budget Index) dari 21 pada tahun 2010 menjadi 59 pada tahun 2012. Dengan menyatakan bahwa kemauan politik merupakan pendorong utama atas perubahan ini, pemerintah Afghanistan dan para mitranya membuat peta jalan keuangan masyarakat yang telah membantu meningkatkan transparansi dalam proses anggaran dan membangun kepercayaan masyarakat pada sistem manajemen keuangan masyarakat.

Nilai 59 merupakan kemajuan yang besar bagi Afghanistan, namun Mastoor berkata bahwa mereka “masih harus menempuh jalan yang panjang”, sambil mengutip tujuan negara itu. Beliau melihat perlunya meningkatkan kualitas data dan perlunya melembagakan reformasi transparansi untuk mencegah penurunan nilai Survey di kemudian hari.

Semua contoh ini berguna sebagai pelajaran bagi negara-negara lain mengenai cara meningkatkan nilai mereka di Open Budget Survey (untuk melihat lebih banyak saran bagi pemerintah dan para pelaku lainnya, bacalah Laporan Open Budget Survey 2012 ). Wakil presiden Lembaga Bank Dunia (World Bank Institute) dan salah satu tuan rumah acara ini, Sanjay Pradhan, menyoroti pentingnya donatur yang mendukung inovasi-inovasi semacam itu seperti teknologi bergerak partisipatif dan menggambarkan inisiatif BOOST milik WBI, yang menambahkan koordinat geografis pada data perbendaharaan dan menambahnya dengan data pembangunan, sehingga semua tersedia secara online. Semua kemajuan ini mempercepat transparansi anggaran, yang digambarkan Pradhan sebagai “sarana untuk mendapatkan layanan-layanan dasar bagi kalangan miskin.” Menurut beliau, nilai rata-rata dalam Survey yang kurang dari separuh menjadi “dakwaan yang memberatkan bagi banyak di antara negara kita.”
Saat ditanyai mengenai alasan buruknya kinerja banyak negara, Warren Krafchik, direktur International Budget Partnership berkata bahwa 15 tahun lalu semuanya serba rahasia. Namun kini, semua lembaga internasional, beberapa pemerintah, dan masyarakat sipil setuju bahwa anggaran yang terbuka dan transparan adalah penting bagi distribusi sumber daya yang adil. Pendorong perubahan ini berasal dari atas dan bawah karena kini lazim diterima bahwa “anggaran merupakan pintu gerbang menuju pembangunan.”

Anda dapat membaca transkrip acara tersebut di cini dan tweet kami di @OpenBudgets. Lihatlah halaman Facebook kami untuk melihat foto dan video. Bacalah lebih lanjut mengenai Open Budget Survey dan lihatlah perbandingannya bagi negara Anda dengan mengunjungi situs web kami.

 


 

Memandang Ke Depan dalam Dunia Advokasi Anggaran: Wawancara dengan Vivek Ramkumar, oleh International Budget Partnership

Sejak berdiri, inti pekerjaan International Budget Partnership (IBP) adalah bekerja sama dengan para mitra di masyarakat sipil dan mendukung semua upaya advokasi mitra masyarakat sipil dalam meningkatkan praktik-praktik anggaran, sistem, dan kebijakan pemerintah di negara mereka. Titik fokal karya IBP adalah dan selalu adalah di tingkat negara; tetapi selama beberapa tahun terakhir, IBP sudah mulai bekerja di tingkat internasional dengan upaya memanfaatkan berbagai sumber insentif eksternal dan tekanan atas pemerintah agar membuka sistem anggaran mereka terhadap keterlibatan dan pengawasan masyarakat. Upaya kami yang terbaru pada tingkat ini adalah berbagai inisiatif seperti Kemitraan Pemerintahan Terbuka/Open Government Partnership (OGP), Gerakan Global untuk Transparansi Anggaran (Global Movement for Budget Transparency), Pertanggungan Jawab dan Transparansi/Accountability and Transparency (BTAP), dan Inisiatif Global untuk Transparansi Fiskal/Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT).

Mengingat pentingnya semua upaya ini, kami duduk bersama Vivek Ramkumar, direktur bidang Advokasi Internasional dan Inisiatif Anggaran Terbuka di IBP, untuk membahas arah karya internasional IBP di masa mendatang.

Erin Upton-Cosulich: Sebagai pembukaan, bisakah Anda ceritakan motivasi IBP dalam keterlibatannya di bidang advokasi internasional seputar anggaran?

Vivek Ramkumar: IBP telah memperluas peranan advokasinya “secara organik” dalam beberapa tahun terakhir. Terutama dalam konteks Open Budget Survey, kami telah mengadakan advokasi secara implisit selama beberapa tahun. Belum lama ini, semakin berkembangnya permufakatan global mengenai perlunya memajukan transparansi dan keterlibatan publik dalam penyusunan anggaran melalui inisiatif seperti OGP, GIFT, dan BTAP telah membuat IBP mengembangkan struktur di lokasi yang lebih resmi untuk menangani peranannya dalam semua inisiatif tersebut. Kami menantikan saatnya untuk menggunakan keahlian kami di bidang anggaran guna mempengaruhi pembicaraan mengenai masalah seperti kerangka kerja pembangunan Persatuan Bangsa-Bangsa setelah tahun 2015, struktur pendanaan perubahan iklim, dan modalitas untuk menyalurkan bantuan asing secara efektif. Kami juga menantikan saatnya untuk memperluas jangkauan kepada para legislator dan lembaga-lembaga audit guna membantu mereka memperkuat pengawasan selama tahap-tahap proses anggaran ini. Pekerjaan kami bersama para mitra anggaran masyarakat sipil di lebih dari 100 negara memberi kami perspektif yang unik mengenai bagaimana praktik penyusunan anggaran yang transparan, responsif, dan bertanggung jawab mampu menghasilkan berbagai manfaat bagi masyarakat – dan khususnya bagi kalangan miskin dan kaum terpinggir. Menurut kami, penting untuk menggunakan pengalaman ini dalam mendukung anggaran terbuka di seluruh dunia.

Upton-Cosulich: Bagaimana Anda menetapkan advokasi mengenai anggaran? Bagaimana caranya organisasi melaksanakan advokasi dan tidak hanya menyebarkan informasi mengenai implikasi data anggaran?

Ramkumar: IBP dan para mitra masyarakat sipilnya sangat yakin bahwa keputusan anggaran mempengaruhi kehidupan semua orang, terutama kalangan berpenghasilan rendah. Pekerjaan kami menyingkapkan bahwa bila keputusan anggaran direncanakan dengan buruk dan tanpa perasaan, keputusan itu bisa menimbulkan konsekuensi yang sangat buruk atas masyarakat. Direktur IBP, Warren Krafchik, sering berkata bahwa lebih mudah mengubah spesialis advokasi menjadi pakar anggaran daripada mengubah spesialis anggaran menjadi pendukung yang efektif. Pekerjaan ini tidak pernah hanya mengenai angka anggaran, melainkan mengenai implikasi angka-angka tersebut terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu IBP memakai slogan Anggaran Terbuka (Open Budgets). Mengubah Banyak Kehidupan Agenda advokasi kami yang baru akan memungkinkan kami menambah upaya penelitian dan upaya pelatihan kami dengan jangkauan yang diperluas terhadap semua pemegang kepentingan dalam arena anggaran guna mendukung pengambilan keputusan anggaran yang lebih baik, yang merupakan hasrat kami!

Upton-Cosulich: Menurut Anda, adakah kampanye advokasi anggaran yang sangat sukses?

Ramkumar: Melalui berbagai penelitian kasus, IBP telah mendokumentasikan upaya-upaya advokasi yang sukses yang dilakukan oleh para mitra kami. Dua upaya yang paling menonjol adalah karya Treatment Action Campaign (TAC) di Afrika Selatan dan National Campaign for Dalit Human Rights (NCDHR) di India. TAC menggunakan gabungan ligitasi, penggalangan massa, dan aliansi strategis untuk meyakinkan pemerintah nasional yang sebelumnya merasa enggan agar menambah pengeluaran untuk program pengobatan HIV/AIDS hingga hampir $6 milyar, dan dengan demikian menyediakan obat-obatan perawatan infeksi bagi hampir 1,6 juta penduduk Afrika Selatan yang belum pernah mendapatkan pengobatan ini. NCDHR menerbitkan beberapa laporan penyelidikan berdasarkan analisa anggaran dan pelacakan anggaran serta bekerja sama dengan sebuah koalisi kelompok-kelompok dan orang-orang yang prihatin hingga berhasil menekan pemerintah agar mengembalikan uang sejumlah hampir US$100 juta yang disimpangkan dari berbagai program yang seharusnya ditujukan bagi kasta Dalit di India. Dana tersebut berhasil menyediakan program dan layanan bagi hampir sebanyak 2,4 juta orang.

Upton-Cosulich: Ketika IBP didirikan pada tahun 1997, tidak banyak kelompok yang mendukung transparansi anggaran dan pertanggungan jawab anggaran. Kini di lebih dari 100 negara, ada berbagai organisasi yang berfokus pada anggaran. Apa yang memacu pertumbuhan itu dan bagaimana bayangan Anda mengenai pertumbuhan di masa mendatang?

Ramkumar: Sejumlah faktor yang memacu pertumbuhan dalam berbagai organisasi yang berfokus pada anggaran. Baru di tahun-tahun terakhir ini hampir semua pemerintah mulai mengizinkan suara-suara dari luar untuk berperan dalam mengambil keputusan anggaran, meskipun sering sekali masih secara terbatas. Akibatnya, baru akhir-akhir ini berbagai kelompok masyarakat sipil mendapat akses ke informasi anggaran dan bisa duduk bersama dengan pemerintah mengenai masalah anggaran. Selanjutnya, banyak kelompok masyarakat sipil yang sebelumnya berfokus pada sektor-sektor atau bidang-bidang pemerintah tertentu kini mulai melihat berbagai manfaat penggunaan analisa anggaran untuk menambah tuntutan advokasi mereka. Banyak kelompok telah memiliki fokus baru terhadap anggaran untuk melengkapi pekerjaan mereka mengenai masalah seperti hak-hak azazi manusia, perawatan kesehatan ibu, dan anti korupsi. Selain itu, IBP telah berperan penting dalam memperluas pekerjaani anggaran melalui program pelatihan, program bantuan teknis, dan program pemberian dana hibah, maupun melalui Open Budget Survey. Kini, setelah setiap putaran Open Budget Survey, kami menerima permohonan dari banyak kelompok masyarakat sipil untuk mencantumkan negara-negara dalam putaran Survey berikutnya yang sebelumnya tidak tercantum.

Ke depannya, jumlah kelompok yang mengerjakan anggaran akan bertambah – dan pertumbuhan ini akan didukung oleh perkembangan berbagai inisiatif baru seperti OGP, GIFT, dan BTAP. Organisasi yang berfokus pada anggaran juga akan bertumbuh berkat pekerjaan yang dilakukan melalui berbagai upaya transparansi internasional lainnya, misalnya seputar industri ekstraktif dan bantuan asing di samping upaya pemerintah secara global lainnya, misalnya mitigasi perubahan iklim dan kerangka kerja pembangunan Persatuan Bangsa-Bangsa setelah tahun 2015. Di saat dana-dana baru dari peningkatan yang dijanjikan dalam hal bantuan asing dan pendapatan baru di dalam negeri masuk ke cadangan dana pemerintah, masyarakat sipil akan semakin berminat untuk memastikan bahwa semua dana ini dikelola dengan sebagaimana mestinya.

Upton-Cosulich: Tantangan apa saja yang pernah dihadapi oleh IBP dan para mitranya dalam melibatkan advokasi anggaran di seluruh dunia? Bagaimana mereka mampu mengatasi tantangan tersebut?

Ramkumar: Tantangan pertama dan terberat yang dihadapi oleh berbagai organisasi masyarakat sipil adalah mendapatkan akses ke informasi anggaran yang dapat diakses, komprehensif dan tepat pada waktunya. Putaran-putaran berikutnya di Open Budget Survey telah menyoroti masalah yang berkelanjutan ini. Selanjutnya, bahkan bila kelompok masyarakat sipil mendapatkan akses ke informasi, advokasi mereka bisa digagalkan jika pemerintah menolak duduk bersama kelompok ini saat mengambil keputusan anggaran. Dalam beberapa kejadian yang menyedihkan, berbagai kelompok masyarakat sipil bahkan menjadi sasaran pemerintah karena mereka menarik perhatian terhadap keputusan anggaran yang meragukan. Kendati menghadapi semua tantangan tersebut, para mitra masyarakat sipil IBP telah berhasil mempengaruhi anggaran pemerintah di banyak negara. Mereka berhasil melakukannya karena secara cermat menganalisa informasi yang tersedia dan menerbitkan penemuan mereka serta dengan bekerja dalam koalisi masyarakat sipil di negara mereka untuk mendukung berbagai masalah yang telah mereka identifikasi. Dalam beberapa kasus, berbagai kelompok masyarakat sipil juga menggunakan litigasi, penggalangan massa, dan aliansi strategis dengan para legislator dan birokrat yang penuh simpati untuk mempengaruhi keputusan anggaran.

Upton-Cosulich: Berbagai jaringan masyarakat sipil lainnya – misalnya jaringan yang bekerja di bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, industri ekstraktif, bantuan, dan lingkungan hidup – semakin mengakui pentingnya informasi anggaran bagi advokasi mereka sendiri. Bagaimana kelompok-kelompok ini menggunakan pekerjaan anggaran sebagai sarana untuk mencapai tujuan mereka?

Ramkumar: Hampir semua kelompok masyarakat sipil yang bekerja dalam sektor-sektor tertentu seperti sektor yang Anda sebutkan, kini membuat rekomendasi kebijakan mengenai penggunaan sumber daya masyarakat. Misalnya, pendukung kesehatan masyarakat atau pendidikan menghendaki agar lebih banyak dana yang dikeluarkan untuk bidang kesehatan atau pendidikan, atau mereka menghendaki agar dana yang tersedia digunakan dengan lebih efisien dan lebih merata dalam bidang-bidang ini. Dengan cara serupa, para pendukung atau kelompok yang berfokus pada industri ekstraktif yang mendukung penggunaan bantuan asing yang efektif juga ingin memastikan bahwa dana dari semua sumber ini digunakan secara efektif untuk memajukan pembangunan nasional. Kelompok-kelompok yang bekerja dalam sejumlah masalah khusus bagi sektor dapat memperkuat upaya advokasi mereka dengan mengawasi anggaran nasional untuk memahami dampak keputusan anggaran mengenai berbagai masalah yang memprihatinkan mereka.

Upton-Cosulich: Mari kita bicarakan inisiatif advokasi internasional yang didukung oleh IBP. Global Movement for Budget Transparency, Accountability, and Participation (Gerakan Global untuk Transparansi, Pertanggungan Jawab dan Partisipasi Anggaran) bergabung dengan para aktivis dan berbagai organisasi untuk meningkatkan transparansi anggaran di samping mendorong warga negara agar berpartisipasi dalam proses anggaran dan menuntut pertanggungan jawab pemerintah atas cara mereka membelanjakan uang masyarakat. Aspek-aspek mana dari gerakan ini yang bagi Anda bersifat unik dan sangat menggembirakan?

Ramkumar: Saya sangat gembira akan gerakan BTAP. Saya telah bekerja di IBP selama lebih dari delapan tahun dan mengenal banyak orang dan organisasi yang menjadi bagian dari gerakan BTAP. Mereka adalah pendukung yang paling berkomitmen dan paling bersemangat di bidang kami. Gerakan BTAP terdiri dari kelompok aneka ragam orang dari 50 negara atau lebih yang membawa kebijaksanaan dan pengalaman mereka yang merupakan hasil beraneka macam kampanye advokasi yang mereka lakukan untuk menangani berbagai masalah pemerintahan secara global dalam hal transparansi, partisipasi masyarakat, dan pertanggungan jawab dalam anggaran pemerintah. Setelah empat tahun memimpin pekerjaan IBP di bidang transparansi anggaran, saya telah menyaksikan sendiri berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat sipil dalam meyakinkan pemerintah agar membuka sistem anggaran mereka, dan saya sungguh berbesar hati melihat pembentukan sekumpulan masyarakat sipil untuk mengkonfrontasi semua tantangan ini.

Upton-Cosulich: IBP juga menjadi salah satu pimpinan masyarakat sipil Open Government Partnership (OGP), yang bertujuan mendapatkan komitmen yang konkrit dari pemerintah untuk membuat sistem dan praktik pemerintahan mereka menjadi lebih terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan. Mengapa kita membutuhkan masyarakat sipil untuk membantu mendapatkan komitmen-komitmen itu?

Ramkumar: OGP adalah sekumpulan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang berpikiran sama yang bersatu untuk meningkatkan transparansi dan pertanggungan jawab yang lebih besar dalam pemerintahan Kekuatannya terletak pada sifat sukarela dari inisiatif tersebut. Pemerintah memilih bergabung dengan OGP segera setelah mereka memenuhi kriteria kualifikasi tertentu. Tetapi sifat sukarela OGP juga mengharuskan beberapa batasan guna memastikan bahwa pemerintah dituntut pertanggungan jawabnya atas janji-janji mereka dalam melaksanakan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Selanjutnya, bahkan sebelum melaksanakan komitmen mereka, pemerintah harus membuat komitmen yang semestinya. Masyarakat sipil bisa memainkan dua peranan: 1) membantu pemerintah mengidentifikasi berbagai peningkatan yang paling sesuai di mana mereka berkomitmen untuk melakukannya, dan 2) menuntut pemerintah bertanggung jawab untuk mencapai semua komitmen ini.

Upton-Cosulich: Global Initiative for Fiscal Transparency (Inisiatif Global untuk Transparansi Fiskal) bertujuan untuk membangun norma-norma secara global untuk transpransi, keterlibatan, dan pertanggungan jawab fiskal. Mengapa standar global seperti ini penting artinya?

Ramkumar: Standar global mengenai transpansi anggaran penting artinya karena membuat masyarakat sipil semakin sah dalam pembicaraan bersama pemerintah mengenai masalah anggaran. Menurut pengalaman masyarakat sipil, saat tuntutan keuangan publik ditambatkan pada standar-standar internasional yang telah diterima oleh pemerintah-pemerintah di negara-negara utara dan selatan, setiap pemerintah lebih sulit mengabaikan tuntutan masyarakat sipil dengan alasan bahwa tuntutan tersebut tidak dikenal oleh budaya mereka atau tidak sesuai dengan budaya mereka. Karena pemerintah sering kali berusaha mencari keabsahan dan kredibilitas internasional, sering kali mereka dapat dibujuk bahwa kepentingan nasional mereka mencakup kepaturan terhadap standar-standar global mengenai transparansi anggaran.

Upton-Cosulich: Anda baru saja menjadi direktur Advokasi Internasional, sebuah jabatan baru di IBP. Apa arti pembentukan jabatan Anda bagi peranan IBP di bidang keterlibatan masyarakat sipil di masa mendatang dalam hal advokasi mengenai anggaran?

Ramkumar: Salah satu tujuan utama IBP adalah membantu kelompok masyarakat sipil untuk menganalisa anggaran dan melakukan advokasi. Kami berusaha membina kemampuan dengan menyediakan layanan pelatihan dan bantuan teknis melalui program pemberian dana hibah dan melalui proyek riset bersama. Selain semua upaya di atas, kini kami juga menambahkan sumber daya lain bagi masyarakat sipil: Yakni mitra advokasi yang dapat membantu mewakili perspektif masyarakat sipil mengenai anggaran pada pertemuan fora yang relevan dan yang dapat membantu para mitra masyarakat sipil untuk memperkuat inisiatif advokasi mereka sendiri. Seperti yang telah saya sebutkan, ada sejumlah pembicaraan global saat ini mengenai penyusunan dana. IBP akan menjadi peserta aktif dalam diskusi semacam itu dan akan membantu menyajikan pandangan masyarakat sipil kepada semua pemegang kepentingan.

Untuk mempelajari lebih jauh mengenai upaya advokasi IBP, harap kunjungi situs web kami atau menulis e-mail ke [email protected].

 


 

Pemerintah dan Masyarakat Sipil Membahas Transparansi Anggaran dan Pertanggungan Jawab Saat Konsultasi Nasional, oleh Sona Mitra, dan Jawed A. Khan, Centre for Budget and Governance Accountability (Pusat Anggaran dan Pertanggungan Jawab Pemerintah), India

Meskipun negara bagian Kerala dikenal sebagai pelaku terbaik di India dalam hal desentralisasi keuangan dari pemerintah negara bagian ke pemerintah local, kinerja negar abagian ini dalam hal transparansi anggaran hanya mendapatkan sedikit perhatian akibat terbatasnya intervensi masyarakat sipil dalam hal ini. Mengingat keprihatinan ini, Centre for Budget and Governance Accountability (CBGA), sebuah organisasi masyarakat sipil (OMS) yang berpusat di New Delhi, bersama Gulati Institute of Finance and Taxation (GIFT), dan Sustainable Development and Governance (ISDG), bersama-sama mengadakan Konsultasi Nasional mengenai Transparansi Anggaran dan Pertanggungan Jawab di Kerala pada bulan September 2012. GIFT dan ISDG, yang berpusat di Kerala, menggunakan pengetahuan mereka tentang konteks lokal dan para pelaku yang relevan untuk menyatukan kelompok pemegang kepentingan yang beraneka ragam termasuk pembuat kebijakan, akademisi, legislator, wakil media, dan lebih dari 100 wakil dari OMS dan pemerintah local di seluruh negara bagian itu untuk membahas transparansi dan pertanggungan jawab fiskal dalam sistem pemerintahan tiga tingkat di Kerala. GIFT, ISDG, dan CBGA bekerja sama dengan para pejabat pemerintah untuk menetapkan agenda konsultasi dan memilih para peserta dan pembicara. Para pemegang kepentingan membahas kualitas desentralisasi fiskal, aliran pendapatan dan pengeluaran lokal, strategi untuk membuat anggaran dan perencanaan pemerintah menjadi lebih tanggap terhadap lapisan masyarakat yang kurang beruntung, dan perlunya masyarakat sipil untuk semakin berupaya meningkatkan transparansi anggaran.

Menteri Keuangan Kerala, K. M. Mani, membuka konsultasi tersebut dan meminta diskusi pra anggaran yang inklusif dan partisipatif guna memastikan bahwa proses anggaran menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Beliau juga berfokus pada berbagai kemungkinan intervensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah anggaran dan perpajakan. Intervensi ini antara lain terdiri dari pengetahuan anggaran dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi hingga penerbitan Economic Review (Kajian Ekonomi), sebuah analisa perekonomian negara bagian Kerala yang diterbitkan setiap tahun oleh Dewan Perencanaan Negara Bagian, minimal satu bulan sebelum penyajian anggaran negara bagian. Wakil pimpinan Dewan Perencanaan Negara Bagian Kerala, K. M. Chandrasekhar, mengemukakan wawasan beliau mengenai mekanisme pemberian layanan yang buruk dalam program dan skema pemerintah. Para anggota Dewan Perencanaan Negara Bagian Kerala, para ahli ekonomi dan ilmuwan sosial yang terkemuka, wakil media senior, dan pimpinan pekerjaan anggaran masyarakat sosial di India juga memberikan masukan dalam diskusi itu.

Kendati konsultasi tersebut berfokus pada transparansi dan pertanggungan jawab anggaran, para pembicara dan peserta juga mengutarakan keprihatinan mereka mengenai desentralisasi. Dalam konteks arsitektur fiskal federal India, masalah devolusi dana adalah jauh lebih penting di tingkat propinsi karena para pejabat tersebut juga bertanggung jawab atas penyaluran dana kepada tingkat lebih rendah, menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi di tingkat lokal, dan memastikan lebih banyak informasi disampaikan oleh pemerintah propinsi kepada tingkat-tingkat di bawahnya. Ada tiga masalah khusus yang diutarakan dalam konsultasi itu mengenai desentralisasi dan devolusi dana dari Perserikatan dan pemerintah tingkat propinsi, yakni: 1) hambatan-hambatan dalam mekanisme pemberian layanan; 2) perlunya merubah kebijakan fiskal mengenai perpajakan; dan 3) perlunya meningkatkan jumlah reksa dana campuran yang diserahkan kepada pemerintah lokal. Konsultasi tersebut diakhiri dengan seruan untuk membina sinergi di antara pembuat kebijakan, akademisi, OMS, dan wakil-wakil pemerintah lokal agar meningkatkan pengetahuan anggaran, transparansi anggaran, dan pertanggungan jawab anggaran di berbagai tingkat pemerintahan.

Telah terjadi sejumlah perkembangan sejak konsultasi di bulan September 2012 itu. ISDG telah memimpin dalam membentuk Social Accountability and Budget Analysis Network (Jaringan Pertanggungan Jawab Sosial dan Analisa Anggaran/SABAN), sebuah jaringan sukarela beranggotakan pelaku masyarakat sipil, peneliti, aktivis, dan media dari seluruh penjuru Kerala guna memastikan transparansi dan pertanggungan jawab dalam pemerintahan.
ISDG dan SABAN mengorganisir konsultasi pra anggaran pertama pada tanggal 30 Januari 2013 di Thiruvananthapuram, Kerala, sebagai kelanjutan konsultasi pada bulan September sesuai janji Menteri Keuangan Kerela, K.M. Mani. Konsultasi itu diorganisir oleh SABAN bersama Pemerintah Kerala dan diadakan oleh Menteri Mani. Para pembuat kebijakan, anggota Dewan Perencanaan Negara Bagian, ahli ekonomi, pejabat tingkat atas dari Kementerian Keuangan, dan para pelaku masyarakat sosial dari negara bagian itu mengikuti konsultasi tersebut.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai konsultasi ini, harap hubungi [email protected] atau [email protected]. Untuk mengetahui lebih jauh tentang pekerjaan CBGA, harap kunjungi www.cbgaindia.org; et pour en savoir plus sur l’initiative mondiale qui encourage le dialogue sur la transparence budgétaire entre les gouvernements et la société civile, veuillez consulter le site web de l’Open Government Partnership.

 


 

Membuat Desentralisasi di Kamerun Menjadi Lebih Efisien dengan Partisipasi Publik, oleh Mallah Tabot, VSO Kamerun

Banyak pemerintah yang dulunya terpusat di Afrika, termasuk Kamerun, telah memprakarsai agenda reformasi untuk memindahkan kekuasaan, tugas, dan sumber daya tertentu kepada pemerintah regional dan pejabat lokal. Kendati berdesentralisasi dengan relatif cepat, Kamerun lebih lambat dalam mengalihkan kemampuan dan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintahan lokal dapat berfungsi dengan efisien. Voluntary Service Overseas (VSO) Cameroon, sebuah organisasi masyarakat sipil (OMS), bertujuan merubah hal itu dengan menjalin kerja sama dengan pemerintah dan dewan-dewan lokal untuk melibatkan masyarakat melalui teknologi inovatif. Tujuan upaya ini adalah meningkatkan transparansi, efisiensi dan pertanggungan jawab dalam pelacakan anggaran, partisipasi warga negara, dan penyusunan anggaran partisipatif.

Dalam negara yang dipenuhi nepotisme, kesalahan manajemen, dan penyimpangan dana masyarakat di segala tingkatan, VSO Cameroon memperkenalkan proyek 2011-12 Inclusion Enhanced, di mana 34 staf VSO Cameroon dan para sukarelawan internasional maupun nasional menggunakan metode “photovoice” – sebuah unsur penelitian tindakan berdasarkan fotografi untuk menyampaikan 13 proyek penelitian. “Photovoice” menggunakan fotografi untuk memajukan diskusi mengenai perubahan dalam masyarakat. Pengorganisir proyek menyediakan kamera digital untuk anggota masyarakat agar mereka dapat memotret dan membahas perspektif mereka mengenai berbagai masalah, tantangan, kesempatan, dan dampak proyek pengembangan masyarakat. Selain meningkatkan dan memantau anggaran, informasi ini digunakan untuk mempengaruhi berbagai program VSO Cameroon dan para mitranya.

Para mitra dewan dan peserta secara anonim melaporkan bahwa semua proyek itu melebihi harapan dan digunakan untuk menetapkan prioritas dewan di tahun mendatang – terutama untuk rencana masyarakat. Misalnya, satu dewan mengetahui keadaan menyedihkan bahwa banyak penyandang cacat di daerah pemilihannya, kemudian mengalokasikan CFA 4 juta untuk melayani mereka. Semua dewan dan peserta berkata bahwa mereka ingin terus terlibat dalam semua penemuan tersebut dan melakukan tindakan atasnya dalam jangka waktu lama.

Belum lama ini, VSO dan International Volunteering Innovation Fund Cuso International membuat sebuah inisiatif baru berjangka dua tahun, yakni proyek Participatory Budgeting and Tracking (Penyusunan Anggaran dan Pelacakan Partisipatif/PB&T) yang menggunakan metode “photovoice” dan teknologi layanan pesan singkat (SMS). Melalui proyek PB&T ini, enam dewan di tiga wilayah di Kamerun belajar melibatkan para anggota masyarakat mereka, terutama kaum wanita, dalam menetapkan prioritas anggaran dan memantau cara pelaksanaan anggaran di lokasi sebenarnya.

Melalui tindakan yang mengizinkan warga negara untuk memutuskan cara dewan menggunakan dana masyarakat, pejabat dewan diperkenalkan pada berbagai praktik pengambilan keputusan yang lebih inklusif untuk proyek pengembangan masyarakat. Secara bersamaan, para sukarelawan akan menggunakan SMS untuk menyampaikan berita terbaru setiap bulan mengenai alokasi anggaran dan penggunaan anggaran, dan anggota masyarakat akan melaporkan perubahan yang mereka lihat sebagai hasil pembelanjaan dewan atas prioritas-prioritas yang mereka identifikasi. Dialog ini akan berlangsung hingga akhir tahun anggaran, dan puncaknya adalah lokakarya “photovoice” yang akan menyimpan semua perubahan yang ditimbulkan oleh proyek PB&T.
VSO Cameroon telah meningkatkan “photovoice” dan menyimpan cara penggunaannya dalam panduan fasilitator dan film-film singkat. Saat ini organisasi tersebut mencari mitra untuk diajak bekerja sama di tingkat regional yang akan membuat pekerjaan VSO terlihat lebih menyolok dan membantu mengidentifikasi cara-cara untuk mempertahankan partisipasi warga negara dalam proses anggaran setelah proyek ini berakhir.

Bantulah melacak anggaran itu! Proyek PB&T VSO Cameroon kini ditampilkan di Facebook. Lihatlah halaman Facebook mereka dan jangan lupa mengklik “Suka” dan bagikanlah inisiatif yang kreatif ini. Untuk informasi lebih lanjut, hubungilah Mallah Tabot di [email protected].

 


 

Pemrograman Radio Komunitas Memajukan Pengetahuan Anggaran, Memupuk Advokasi Anggaran di Kalangan Kelompok-kelompok yang Rentan, oleh Pravas Mishra, Centre for Youth and Social Development, Odisha, India

Hampir selama 30 tahun, Centre for Youth and Social Development (CYSD), sebuah organisasi pembangunan sosial nirlaba di negara bagian Odisha, India, tanpa henti-hentinya mendukung meningkatkan mata pencaharian dan kualitas hidup masyarakat-masyarakat suku dan kaum miskin di pedesaan dan perkotaan di Odisha. Pada tahun 2010, CYSD membentuk Odisha Budget and Accountability Centre (OBAC), yang telah menggunakan berbagai program radio komunitas yang amat sangat sukses guna mendidik dan memberdayai masyarakat agar terlibat dalam proses anggaran.

OBAC berfokus pada tiga bidang: penelitian, pelatihan, dan advokasi. Sebagai bagian dari agenda penelitian, OBAC membandingkan pengeluaran negara bagian yang sesungguhnya dengan alokasi dan komitmen anggaran negara bagian, memantau pemasukan pendapatan negara bagian, dan melacak alokasi dan pengeluaran anggaran untuk program pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat suku dan daerah Kalahandi, Balangir, dan Koraput (KBK) . Daerah KBK yang terletak di wilayah barat Odisha itu sebagian besar merupakan pedesaan, terbelakang, dan miskin; bahkan komisi perencanaan telah menetapkan daerah KBK sebagai wilayah paling “terbelakang” di Odisha.

Sejak tahun 2005, sebagai bagian dari program advokasi anggarannya, OBAC telah mengorganisir berbagai lokakarya konsultasi pra anggaran dan pasca anggaran setiap tahun untuk mendidik anggota masyarakat dan para wakil masyarakat sipil tingkat daerah mengenai istilah-istilah anggaran dan proses anggaran. Menteri Keuangan Negara Bagian Odisha secara teratur menghadiri lokakarya tersebut dan membuat garis besar prioritas sektor sosial negara bagian tersebut untuk wakil-wakil masyarakat sipil. Selain itu, menteri keuangan dan Departemen Keuangan selama ini menanggapi saran dari para pemegang kepentingan lainnya dalam pertemuan-pertemuan tersebut, misalnya peningkatan alokasi anggaran untuk obat-obatan gratis, nutrisi untuk pasien, dan beasiswa untuk murid. Untuk menanggapi bertambahnya permintaan atas pendekatan penyusunan anggaran yang lebih partisipatif, pemerintah telah menciptakan lebih banyak kesempatan untuk partisipasi masyarakat dalam proses anggaran: sejak tahun 2010, pemerintah negara bagian Odisha telah mengadakan konsultasi pra anggaran sendiri dan mengundang berbagai organisasi masyarakat sipil untuk hadir dan memberikan masukan sebelum penyajian anggaran negara bagian secara resmi. Sebelum tahun 2010, pemerintah negara bagian ini tidak memiliki proses pra konsultasi sendiri dengan para pemegang kepentingan yang ada secara hukum.

Selain semua konsulttasi tersebut, OBAC menciptakan The Community Radio, sebuah program radio yang menggunakan wawancara dengan para pimpinan masyarakat bawah, permainan interaktif, deskripsi yang lugas, dan sajak untuk menyajikan informasi yang dapat diakses secara luas mengenai proses anggaran negara bagian ini dan semua prioritas sektor sosialnya. Program ini berusaha mendidik para anggota masyarakat guna memberdayai mereka agar terlibat dalam dialog yang teratur dan berdasarkan informasi dengan wakil-wakil pemerintah mereka. Dialog yang teratur kemungkinan akan memupuk proses anggaran partisipatif dan transparan yang akan membuahkan anggaran negara, kebijakan negara dan pembelanjaan negara yang mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat miskin dan masyarakat pedesaan di Odisha barat. Program The Community Radio memanfaatkan outlet media yang paling luas digunakan di wilayah itu untuk menjangkau pendengar dan melahirkan tindakan – dan mereka menggunakan sebuah pendekatan bercabang dua yang inovatif untuk menjangkau khalayak yang luas dan khalayak sasaran.

Acara mereka “disiarkan” melalui sinyal yang ditransmisikan sebuah stasiun radio nasional kepada pemirsa geografis yang luas, dan juga “disiarkan pada khalayak sangat terbatas” ketika OBAC memberikan informasi anggaran tertentu yang paling relevan kepada beberapa kelompok target. Siaran dilakukan oleh All India Radio (AIR), sebuah stasiun siaran nasional di India yang menyiarkan program tersebut kepada penduduk daerah Kalahandi dan daerah-daerah sekitarnya di Odisha barat dalam bahasa setempat, Oriya. OBAC “menyiarkan informasi pada khalayak sangat terbatas” dengan cara mengumpulkan anggota masyarakat di pusat-pusat masyarakat setempat di 90 desa di Odisha barat untuk mendengarkan rekaman The Community Radio. Tergantung pada masalah yang diliput, anggota tertentu dalam masyarakat diminta hadir. Misalnya, jika sebuah siaran membahas buku teks untuk siswa sekolah, para orang tua diundang untuk mendengarkan; jika ada episode yang berfokus pada masalah kesehatan wanita, maka kaum wanita diminta hadir.

Insiatif siaran bagi khalayak yang sangat terbatas itu selama ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap proses anggaran dan memupuk partisipasi warga negara dalam pembentukan anggaran dengan cara menciptakan tuntutan yang lebih sarat informasi untuk mendapatkan layanan. Saat mempersiapkan anggaran negara bagian ini pada bulan Agustus, sebagian masyarakat yang mendengarkan The Community Radio menuntut alokasi untuk buku teks, beasiswa, dan dokter-dokter untuk pusat-pusat kesehatan utama kepada para Pejabat Penarikan dan Pencairan (wakil-wakil pemerintah yang bertanggung jawab atas persiapan anggaran dan pembelanjaan anggaran pada tingkat lokal) tingkat daerah. Lihatlah situs web de l’OBAC di kemudian hari untuk mengetahui apakah pejabat-pelajat tersebut mengambil tindakan atas semua tuntutan itu.

Pendekatan bercabang dua yang diciptakan oleh OBAC untuk menyajikan The Community Radio ini menggambarkan betapa pentingnya organisasi sosial sipil yang terlibat dalam pekerjaan anggaran untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan model-model komunikasi yang paling sesuai untuk menjangkau khalayak sasaran dengan efektif. Untuk mengetahui lebih jauh tentang program-program ini, harap kunjungi situs web de l’OBAC, atau untuk mendapatkan informasi lebih lanjut harap kirimkan e-mail kepada Pravas Mishra di [email protected].

 


 

Petugas Bidang Program (Francophone Afrika), International Budget Partnership

IBP mencari petugas bidang program (Francophone Afrika) untuk mendukung Open Budget Initiative (OBI). OBI adalah program riset dan advokasi yang berusaha meningkatkan akses masyarakat ke informasi anggaran dan memajukan penanganan keuangan masyarakat yang inklusif dan bertanggung jawab. Petugas bidang program akan melapor kepada direktur bidang Advokasi Internasional dan Open Budget Initiative IBP, dan kepada pengawas Open Budget Survey IBP. Untuk informasi lebih lanjut dan untuk melamar, klik di sini.

 

International Taxation Program (ITP), Duke University

International Taxation Program (ITP) di Duke University adalah program pasca sarjana bagi siapapun yang berminat pada jabatan kepemimpinan dan manajemen di bidang sistem perpajakan di seluruh dunia. Program ini ditawarkan sebagai spesialisasi dalam Master of International Development Policy (MIDP) di Duke University dan mengakui keragaman keadaan perkembangan ekonomi dan sosial yang mempengaruhi rancangan dan administrasi perpajakan di berbagai negara dan berfokus pada analisa komparatif mengenai sistem perpajakan antar negara. Calon pelamar termasuk para professional yang terlibat dalam kebijakan fiskal dan kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, pemerintah tingkat regional dan lokal; dan orang-orang lain yang bekerja di bidang rancangan, analisa, perkiraan, dan administrasi pajak. Untuk informasi lebih lanjut, klik di sini.

 

Kebijakan Publik dan Program Keuangan (Public Policy and Finance Programs) di Duke Center for International Development (DCID)
Duke Center for International Development (DCID) di Sanford School of Public Policy menawarkan berbagai program pendidikan eksekutif jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan para professional kebijakan publik pertengahan karier dalam badan pemerintah, lembaga internasional, organisasi non pemerintah, dan sektor swasta. Program ini menarik kaum professional pembangunan dari seluruh dunia dan menyediakan lingkungan yang mendukung untuk pembelajaran dan interaksi.
Setiap musim panas, mereka menawarkan empat program keuangan dan kebijakan publik dalam pendaftaran terbuka:

  • Project Appraisal and Risk Management/Taksiran Proyek dan Manajemen Risiko (PARM): 12 Mei – 7 Juni 2013
  • Program on Fiscal Decentralization and Local Government Financial Management/ Program Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Keuangan Pemerintah Lokal (PFD): 7 – 26 Juli 2013
  • Tax Analysis and Revenue Forecasting/Analisa Pajak dan Perkiraan Pendapatan (TARF): 23 Juni – 19 Juli 2013
  • Budgeting and Financial Management in the Public Sector/Manajemen Anggaran dan Keuangan dalam Sektor Umum (BUDGET): 21 Juli– 9 Agustus 2013

Kunjungilah situs web DCID untuk mengetahui lebih lanjut mengenai semua program yang ditawarkan pada musim panas ini.
 


 

Hasil-hasil Penelitian Percontohan Negara mengenai Standar Pemberian Laporan Bantuan IATI (Results of Country Pilot Studies on IATI Aid Reporting Standard), International Aid Transparency Initiative
Dalam upaya membuat informasi mengenai sumber daya dan bantuan pembangunan menjadi lebih dapat diakses dan transparan, selama ini International Aid Transparency Initiative (IATI) dan para pemegang kepentingan lainnya yang terlibat dalam Forum Tingkat Tinggi mengenai Keefektifan Bantuan berusaha mengembangkan standar yang lazim dan terbuka bagi donatur untuk mencatat dan melaporkan informasi mengenai bantuan. Sebagai bagian dari proses ini, IATI telah menguji berbagai usul untuk standar IATI mereka dalam empat penelitian percontohan negara di Malawi, Republik Demokrasi Kongo, Rwanda, dan Kolombia. Hasil-hasil penelitian percontohan ini tersedia di situs web IATI di http://www.aidtransparency.net/resources pada bagian “Evidence (Bukti)”. Untuk informasi lebih lanjut mengenai IATI, kunjungilah http://www.aidtransparency.net/.

 

Sarana New Civil Society Procurement Monitoring (CSPM), Transparency International
CSPM adalah sarana online untuk mendukung organisasi masyarakat sipil yang ingin memantau pengadaan publik untuk tanda bahaya yang mengisyaratkan korupsi. Kendati beberapa OMS telah berhasil memantau pengadaan publik di negara mereka masing-masing selama bertahun-tahun, sebagian di antara mereka kurang memiliki sarana yang sederhana, mudah digunakan, dan berbasis web untuk mendukung dan memperlancar kegiatan pemantauan mereka. Sarana CSPM dibuat untuk mengisi kekosongan ini. Untuk menguji sarana ini dan mengetahui informasi lebih lanjut, klik di sini.

 

Kursus Sertifikat Online Samarthan bidang Audit Sosial untuk MGNREGS di India

Mitra IBP, Samarthan, kini menawarkan kursus sertifikat secara online di bidang audit sosial dari Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme selama 45 hari. Peserta akan mempelajari nuansa pelaksanaan MGNREGS dan mengenai pengalaman Samarthan dalam memfasilitasi audit sosial di berbagai pedesaan di daerah Sehore, negara bagian Madhya Pradesh, India. Kursus ini ditujukan bagi praktisi pembangunan, akademisi, siswa, dan siapapun yang berminat pada pertanggungan jawab dan transparansi. Untuk mempelajari lebih jauh, lihatlah brosur ini.