You are viewing the Bahasa translation of this post. View the English version here.
Sejak International Budget Partnership (IBP) didirikan pada tahun 1997, berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS) telah mencapai kemajuan besar dalam membuka anggaran dan proses anggaran. Namun kemampuan mereka untuk menggunakan anggaran sebagai sarana pengubah kehidupan seringkali dibatasi paradigma konvensional di mana besarnya kue anggaran sudah ditetapkan. Bila krisis terjadi, tanggapan standarnya adalah memangkas pengeluaran, bukannya meningkatkan pendapatan yang dibutuhkan untuk mendukung layanan-layanan dasar.
Inti masalahnya, pajak menyediakan sumber daya yang dibutuhkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warganya. Dan di sebagian besar negara yang sedang berkembang, pungutan pajak tetap kurang dari yang dibutuhkan untuk mendukung layanan dasar dan mempercepat pembangunan. Di saat pekerjaan anggaran masyarakat sipil sudah semakin kokoh, para aktivis semakin melihat kemajuan terhambat oleh kurangnya sumber daya masyarakat dan terpaksa mempertahankan keuntungan yang diperoleh dengan susah payah di saat terjadi tekanan fiskal. Dengan menghubungkan kedua sisi anggaran – pendapatan dan pengeluaran – tugas pajak dapat mengubah perdebatan tentang layanan publik dari hal-hal yang mungkin dilakukan dalam sumber daya yang ada menjadi hal-hal yang dibutuhkan untuk menangani kemiskinan dan ketidaksetaraan. Mengatasi masalah pajak dan masalah pendapatan lainnya juga dapat memperluas jangkauan aliansi di seluruh bidang transparansi dan pertanggungjawaban umum dan fiskal, sehingga menghasilkan suara bersama yang lebih lantang dan advokasi yang lebih kuat.
Berdasarkan latar belakang ini, IBP mengamati prospek advokasi dan kebijakan pajak, terutama di negara-negara yang sedang berkembang, guna menilai adakah ruang lingkup untuk memperkuat kemampuan masyarakat sipil agar terlibat dalam upaya membangun sistem pajak yang kuat dan adil di tingkat negara. Dengan kebulatan suara yang hampir sama, para pemangku kepentingan mulai dari donatur sampai mitra masyarakat sipil dan peneliti telah melihat peranan yang jelas bagi IBP. Selain kemitraan yang kuat di seluruh dunia yang sedang berkembang dan kemampuan berpartisipasi dalam debat kebijakan teknis tingkat tinggi sekaligus advokasi masyarakat sipil, IBP dapat menempatkan perpajakan dalam rentang kesinambungan keadilan fiskal lebih luas yang menggunakan seperangkat sarana lengkap untuk mencapai alokasi sumber daya publik yang lebih merata.
Meskipun para pemangku kepentingan membayangkan peranan IBP yang penting dan jelas, mereka juga menekankan besarnya tantangan tersebut. Meskipun beberapa mitra IBP sudah terlibat dalam pekerjaan terkait pendapatan, sebagian besar mitra kami memfokuskan upaya pada transparansi dan pengeluaran publik. Masyarakat sipil yang mengerjakan pajak di negara-negara yang sedang berkembang kurang berfokus pada “hal-hal mendasar” seputar sistem pajak negara, dan lebih berfokus pada norma maupun standar global terkait penghindaran pajak yang agresif dan arus keuangan terlarang, atau aspek-aspek tertentu tentang kebijakan pajak dalam negeri seperti sumber daya alam atau insentif pajak. Pengalaman IBP dalam meningkatkan struktur anggaran, ketersediaan informasi untuk menyampaikan perdebatan anggaran, dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perdebatan itu dipandang secara luas sebagai pelengkap alami untuk menangani seluruh kerangka sistem perpajakan di tingkat negara.
Sehubungan dengan konteks pekerjaan semacam itu, angin perubahan sedang terjadi. Pajak dan peranannya dalam melanggengkan dan mengurangi ketidaksetaraan telah berada di garis depan perdebatan kebijakan global dan menghiasi halaman depan surat kabar di seluruh dunia. Perjanjian Iklim Paris dan Sustainable Development Goals sama-sama menekankan penggalangan sumber daya dalam negeri dalam menghasilkan pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi target kebijakan yang agresif. Ekspos global seperti Panama Papers – selain kerja keras para juru kampanye internasional seperti Tax Justice Network, Oxfam, dan Christian Aid — telah mengungkapkan peranan wilayah suaka pajak, penghindaran pajak yang agresif, dan arus terlarang dalam mengalihkan kekayaan (seringkali bersumber dari eksploitasi sumber daya alam) dari perekonomian negara-negara yang sedang berkembang. Namun terlepas dari sorotan perhatian baru-baru ini, masih ada kesenjangan antara tingkat keterlibatan dalam debat kebijakan global dan tingkat partisipasi masyarakat sipil yang penting dalam debat pendapatan di sebagian besar negara di dunia.
Mistik seputar pajak yang berperan pada kesenjangan ini sering menghambat partisipasi masyarakat sipil. Debat perpajakan yang dilakukan di depan umum didominasi oleh kepentingan elit disertai keahlian canggih. Selain itu, masyarakat sipil harus berjuang mendapatkan tempat duduk di meja yang membahas anggaran yang berdampak pada kesehatan, sanitasi, dan kebutuhan dasar lainnya. Debat perpajakan secara tradisional kurang terbuka, lebih dipolitisir dan bersifat memecah belah daripada kebijakan transparansi atau kebijakan pengeluaran yang memihak masyarakat miskin, terutama bila terjadi konflik antara kepentingan publik dan oposisi yang berpengaruh. Karena itu, terlibat dalam tugas pajak mungkin akan menguji kemampuan para mitra untuk berpikir secara politis dan mungkin perlu mempererat sekutu-sekutu baru serta mengembangkan strategi baru demi meraih kesuksesan.
Tugas Sulit di Masa Sulit
Tampaknya bertentangan dengan intuisi bila melakukan pekerjaan yang menantang dan baru ketika ruang keterlibatan masyarakat sipil terkikis di banyak bagian di dunia ini. Bahkan menurut penelitian, banyak dari keuntungan terpenting terkait pekerjaan anggaran ternyata terjadi di masa krisis. Bukti terakhir menunjukkan bahwa meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban sistem perpajakan dapat memicu dialog nasional yang lebih luas terkait pemerintahan yang melahirkan reformasi, dan bahwa keterlibatan masyarakat sipil dapat berperan amat sangat penting dalam menghubungkan penggalangan sumber daya dalam negeri dengan pertanggungjawaban lebih besar.
Menurut sejarah, perdebatan tentang reformasi pajak dan perpajakan telah berfokus untuk memastikan bahwa tersedia dana untuk mendukung fungsi-fungsi dasar yang dimiliki pemerintah dan membuat konteks pertumbuhan ekonomi. Meskipun kebutuhan akan “pendapatan lebih besar, pengeluaran lebih baik” tetap mendasar bagi pembangunan manusia dan ekonomi di sebagian besar negara yang sedang berkembang, struktur sistem pajak dalam negeri memiliki implikasi penting bagi pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dan warganya.
Hubungan antara kedua sisi anggaran juga penting bagi demokrasi yang sehat. Penelitian menunjukkan bahwa perpajakan dapat menghasilkan “dividen tata kelola” ketika pemerintah memberikan transparansi dan pertanggungjawaban lebih besar sebagai imbalan atas tingkat perpajakan dan kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Perpajakan juga dapat menanamkan rasa kepemilikan lebih besar di antara warga negara yang merasa diberdayakan untuk menuntut pemerintah mereka. Namun “lingkaran kebajikan” ini tidak bisa dihindari. Kebijakan pajak yang adil dan dikelola dengan baik, dan pendapatan yang dikeluarkan untuk memajukan kepentingan publik, akan melahirkan ikatan kuat antara pemerintah dan warga negara. Kebijakan pajak penih preferensi dan tergantung pada mekanisme pengumpulan yang sewenang-wenang atau memaksa akan merusak kepercayaan terhadap pemerintah.
Tugas pajak masyarakat sipil dapat berperan penting dalam memastikan bahwa struktur sistem pajak mendorong pertanggungjawaban dan melahirkan pemahaman lebih mendalam tentang peran pemerintah dan pentingnya pemerintahan yang efektif. Agenda pajak masyarakat sipil membangun kemampuan inti yang telah diasah IBP dan mitranya selama dua puluh tahun terakhir. Kelompok anggaran dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dengan menjelaskan konsep pajak yang kompleks dan menjabarkan hubungan antara pendapatan dan layanan yang diberikan. Upaya advokasi bersama dapat memanfaatkan kesadaran masyarakat yang lebih besar untuk membantu tingkat arena permainan dan memperkuat suara masyarakat dalam debat kebijakan yang sebelumnya hanya menjadi milik kepentingan elit. Dan masyarakat sipil yang dimobilisasi dapat berperan penting dalam membasmi korupsi dan memastikan penyediaan layanan yang efektif, menciptakan lingkaran tanggapan yang dapat mendorong dukungan bagi tingkat perpajakan lebih tinggi dan kepatuhan yang lebih baik terhadap undang-undang perpajakan yang ada.
Bacaan Lebih Lanjut
Tulisan ini bersumber dari “That’s How the Light Gets In”: Making Change in Closing Political Environments”: (Demikianlah Cahaya Terpancar Masuk”: Menciptakan Perubahan dalam Lingkungan Politik Tertutup) – kumpulan esai yang mengamati bukti tentang cara mewujudkan pertanggungjawaban fiskal di lingkungan politik yang lebih berat. Kumpulan ini menyertai Laporan Tahunan 2016 IBP.