You are viewing the Bahasa translation of this post, originally published on the Open Government Partnership Blog. View the English version here.
Open Government Partnership (OGP) bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga negara dan hubungan mereka dengan pemerintah. Untuk melakukan hal ini, negara-negara yang tergabung dalam Open Government Partnership telah berjanji untuk bekerja berdasarkan Rencana Tindakan Nasional guna meningkatkan akses ke informasi pemerintah, transparansi fiskal, partisipasi warga, dan pertanggungjawaban. Tujuan ini dashyat namun ambisius: OGP berenang melawan naiknya gelombang ketidaksetaraan di seluruh dunia dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Terlebih lagi, tidak ada jaminan bahwa memperbaiki informasi bagi masyarakat dan partisipasi masyarakat akan menghasilkan pertanggungjawaban yang lebih besar atau peningkatan efektivitas dan keadaan tanggap di pihak pemerintah, apalagi mengurangi kemiskinan. Bukti yang mendukung gagasan ini cukup menjanjikan, namun sampai saat ini belum pasti. Open Government Partnership adalah taruhan berani yang ditampilkan secara sukarela oleh 66 pemerintahan dan ribuan organisasi masyarakat sipil (OMS).
Dengan KTT OGP utama ketiga yang akan berlangsung hanya dalam beberapa minggu lagi, tampaknya ini saat yang tepat untuk membawa sejumlah kemajuan menuju tujuan tersebut. Meskipun masih dini dalam Open Government Partnership, kami dapat membawa sejumlah kemajuan yang dicapai berbagai negara dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat untuk memiliki pemerintah yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Di sini kita akan fokus pada penyusunan anggaran masyarakat, sebagai indikator yang sensitif dari kemauan politik suatu negara dalam membiarkan pemerintahannya berada di bawah pengawasan masyarakat.
Bagaimana Negara-negara OGP Menangani Transparansi Anggaran dan Partisipasi Anggaran?
Menurut Open Budget Survey 2015 yang baru-baru ini dirilis, skor rata-rata 46 negara anggota OGP dalam hal akses masyarakat ke informasi anggaran adalah 59/100. Skor ini lebih tinggi dari rata-rata 34/100 yang dicapai oleh negara-negara bukan anggota OGP yang disertakan dalam Survey. Meskipun seluruh contoh OGP sangat bervariasi, nilai rata-ratanya tidak menunjukkan cukup peningkatan, dari 57/100 pada tahun 2012 menjadi 59/100 pada tahun 2015, yang hampir mencapai skor 61/100, yang dianggap Survey sebagai tingkat yang memadai untuk akses masyarakat ke informasi anggaran.
Bagaimana dengan skor partisipasi? Berbeda dengan skor untuk transparansi, skor rata-rata untuk partisipasi yang dicapai oleh 46 negara anggota OGP yang tercakup dalam Survey ini hanya 36/100. Namun angka yang agak mengecewakan ini adalah 20 poin lebih tinggi dibanding skor yang sebanding untuk partisipasi negara-negara bukan anggota OGP yang tercakup dalam Survey. Kendati hanya tujuh negara anggota OGP yang memberikan cukup kesempatan bagi partisipasi masyarakat, mereka menduduki 7 negara teratas dalam hal partisipasi proses anggaran dalam Survey ini: Korea Selatan, Brasil, Norwegia, Amerika Serikat, Filipina, Selandia Baru, dan Afrika Selatan. Namun 31 dari 47 negara anggota OGP yang tercakup dalam Survey hanya memberikan sedikit ruang partisipasi atau bahkan sama sekali tidak memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam proses anggaran.
Secara keseluruhan, negara-negara anggota OGP mencapai skor lebih baik daripada negara-negara bukan anggota OGP dalam hal transparansi anggaran dan partisipasi anggaran, meskipun kinerja dalam hal partisipasi masih perlu banyak ditingkatkan.
Mengapa Kita Harus Merasa Prihatin dengan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Anggaran?
Mengingat bahwa partisipasi dalam proses anggaran adalah perkembangan yang relatif baru, ada beberapa norma dan praktik untuk digunakan di lapangan. Langkah pertama adalah harus membangun pemahaman tentang mengapa masalah ini begitu penting bagi masalah yang lebih luas dalam hal pertanggungjawaban anggaran.
Pertama, informasi bagi masyarakat dan partisipasi masyarakat saling memperkuat. Akses ke informasi yang memadai, tepat waktu, dan berguna adalah sangat penting bagi partisipasi masyarakat yang efektif dan penuh informasi. Di saat yang sama, kesempatan untuk berpartisipasi menciptakan insentif bagi masyarakat untuk meminta dan memanfaatkan informasi yang tersedia.
Ke dua, dalam dua puluh lima tahun terakhir, telah terjadi peningkatan dramatis dalam hal kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan prioritas yang diberikan padanya. Baru-baru ini, tren ini tercermin dalam bidang penyusunan anggaran masyarakat. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam hal kebijakan fiskal pemerintah dan penyusunan anggaran telah ditetapkan sebagai hak sipil dalam Prinsip-prinsip Tingkat Tinggi dalam hal Transparansi Fiskal, Partisipasi Fiskal dan Pertanggungjawaban Fiskal Akuntabilitas yang diumumkan oleh Global Institute for Fiscal Transparency (GIFT) dan disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2012 [1].
Selanjutnya, selama setahun terakhir, dua lembaga internasional juga mendukung pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran sebagai pelengkap transparansi yang lebih besar. “Pedoman Praktik yang Baik untuk Transparansi Anggaran” oleh Dana Moneter Internasional dan diterbitkan pada tahun 2015, meliputi prinsip keterlibatan masyarakat secara langsung dalam kebijakan fiskal, seperti halnya “Prinsip-prinsip Tata Kelola Anggaran” tahun 2014 yang digunakan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi).
Ke tiga, meskipun partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran masih relatif baru, bukti yang menunjukkan bahwa dampaknya terhadap alokasi sumber daya dan pemberian layanan mengalami perkembangan. Banyak dari temuan yang ada adalah berdasarkan pada pengalaman Brasil yang terkenal dalam hal penyusunan anggaran partisipatif, yang dibentuk pertama kalinya di Porte Alegre pada tahun 1989, dan sekarang ditiru di lebih dari 40 negara di seluruh dunia. [2] Penyusunan anggaran partisipatif meningkatkan kehidupan masyarakat dalam berbagai cara: kematian yang lebih rendah pada bayi di Brasil, cakupan yang lebih luas untuk layanan-layanan dasar di India, dan penargetan program yang lebih baik dalam hal perlindungan sosial di Meksiko [3]
Berbagai upaya penelitian lainnya dalam berbagai jenis praktik partisipatif dalam penyusunan anggaran juga sudah mulai menghasilkan bukti bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran mampu mengatasi berbagai tantangan berupa kepercayaan yang menurun terhadap pemerintah dan meningkatnya ketidaksetaraan. Misalnya, kajian yang baru dilakukan terhadap bukti mendapati bahwa ada alasan untuk menyatakan bahwa partisipasi masyarakat secara langsung dapat membantu membatasi penyalahgunaan dana publik; meningkatkan penyediaan layanan yang menanggapi preferensi masyarakat; menghasilkan lebih banyak warga yang terlibat dan penuh informasi; dan meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan sosial individu. [4]
Bagaimana Negara-negara Anggota OGP Dapat Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Anggaran?
Beberapa pemerintah anggota OGP mendorong keterlibatan warga secara langsung beberapa kali dalam siklus kebijakan fiskal nasional. Sebuah studi kasus perbandingan yang dilakukan oleh GIFT di beberapa negara anggota OGP – Brasil, Kanada, Kroasia, Kenya, Meksiko, Filipina, Afrika Selatan, dan Korea Selatan – menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat secara langsung dapat terjadi pada berbagai tahap dalam siklus anggaran dan menunjukkan bagaimana pemerintah mendorong partisipasi masyarakat [5] ini hanya tentang bagaimana masyarakat didengar suaranya; disertai beberapa contoh.
Brasil dan Kenya telah mengembangkan beberapa lembaga yang memberikan kesempatan bagi warga negara dan ahli kebijakan untuk berperan dalam perencanaan jangka menengah. Korea Selatan, Kanada, dan Kenya menawarkan contoh-contoh yang sangat hebat mengenai bagaimana legislator dapat melibatkan warga dan ahli kebijakan dalam proses publik. Filipina dan Brasil menawarkan mekanisme kelembagaan yang inovatif yang mengizinkan warga memilih proyek-proyek tertentu untuk dimasukkan dalam anggaran. Lembaga Pemeriksa Keuangan Meksiko telah membuat kemajuan signifikan dalam menciptakan cara-cara bagi partisipasi masyarakat. Filipina dan Afrika Selatan menawarkan kesempatan bagi warga negara untuk secara langsung memantau penyediaan layanan dan melihat bahwa sumber daya memang digunakan sesuai tujuannya. Dan Kroasia telah menggunakan kerangka kerja kelembagaan yang kuat yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam berbagai proses anggaran dan fiskal.
OGP memberi kesempatan pada pemerintah untuk berdialog dengan warga negara dan menggunakan rencana tindakan untuk menguji praktik-praktik baru. Kita tahu bahwa 34% dari semua komitmen OGP yang dibuat oleh negara-negara peserta adalah terkait dengan transparansi fiskal, tetapi hanya sejumlah kecil darinya yang mengatasi masalah partisipasi yang amat sangat penting. [6] Kita juga tahu bahwa banyak sekali inovasi kelembagaan terjadi di seluruh dunia dna sekarangnya waktunya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan fiskal dan pembuatan anggaran. Negara-negara anggota OGP memiliki kesempatan unik untuk menggunakan Rencana Tindakan Nasional sebagai mekanisme untuk inisiatif partisipasi fiskal percontohan.
Di KTT OGP mendatang di Meksiko pada akhir Oktober 2015, Fiscal Openness Working Group (Kelompok Kerja Keterbukaan Fiskal), yang diselenggarakan oleh GIFT, akan bertemu untuk memberikan kesempatan menarik bagi negara-negara anggota OGP dan berbagai OMS agar mempelajari praktik-praktik yang baik dalam partisipasi, agar berbagi pengalaman dengan negara-negara lain, dan membawa pulang berbagai ide baru yang dapat mendorong batas-batas partisipasi fiskal. Tujuannya secara menyeluruh adalah pengakuan hak masyarakat untuk didengar dalam penggunaan sumber daya publik.
[1] Prinsip Ke Sepuluh dari Prinsip Tingkat Tinggi Mengenai Transparansi Fiskal, Partisipasi Fiskal, dan Pertangungjawaqban Fiskal menetapkan bahwa “Warga negara dan pelaku bukan negara harus memiliki hak dan kesempatan yang efektif untuk berpartisipasi secara langsung dalam debat publik dan diskusi mengenai rancangan dan pelaksanaan kebijakan fiskal.” Resolusi UNGA tersedia di http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/218
[2] Dari 13 kasus penyusunan anggaran partisipatif di Brasil pada tahun 1992, saat ini ada lebih dari 350 yang kami temukan. Di luar Brasil, lebih dari 300 kasus telah didokumentasikan di lebih dari 40 negara di semua benua.
[3] Sri Mulyani Indrawati, “Hak Setiap Orang Untuk Diakui,” http://m.huffpost.com/us/entry/8164392
[4] Paolo de Renzio, dan Joachim Wehner, “Dampak Keterbukaan Fiskal: Sebuah Tinjauan Bukti,” makalah Global Initiative for Fiscal Transparency, http://www.fiscaltransparency.net/eng/resource_open_public.php?IdToOpen=20150704112.
[5] http://www.fiscaltransparency.net/resources-all/
6] http://www.fiscaltransparency.net/eng/resource_open_public.php?IdToOpen=20150707118
