You are viewing the Bahasa translation of this post. View the English version here.
Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi), penganggaran berperspektif gender adalah “memasukkan perspektif gender yang jelas dalam seluruh konteks proses anggaran melalui proses khusus dan alat analisis, dengan maksud memajukan kebijakan responsif gender.”
Pada bulan Mei 2017, OECD mengadakan Pertemuan Pakar Mengenai Penganggaran Berperspektif Gender di Reykjavik, Islandia, di mana delegasi dari negara-negara OECD bertemu untuk berbagi pengalaman praktis, kesuksesan, dan tantangan dalam menerapkan penganggaran berperspektif gender. Pertemuan pertama Lembaga Kesetaraan Gender OECD, yaitu “Tata Kelola Lebih Baik bagi Kesetaraan Gender” diadakan bersamaan dan mempertemukan para pejabat senior dari berbagai lembaga kesetaraan gender di negara-negara anggota OECD dan perwakilan Pusat Pemerintah OECD untuk meningkatkan pembuatan kebijakan sensitif gender dan berbagi wawasan tentang cara membantu meningkatkan dampak inisiatif kesetaraan gender.
Selain itu, lembaga keuangan internasional telah melakukan penelitian baru mengenai dampak pelaksanaan anggaran berperspektif gender di negara-negara tersebut. Terutama bulan April 2017, Dana Moneter Internasional (IMF) mengeluarkan publikasi baru yang menganalisis kencenderungan terbaru terkait penganggaran berperspektif gender di negara-negara G7.
Setelah timbul minat baru antara gender dan keuangan publik, dan mengingat tujuan ambisius Pembangunan Berkelanjutan (SDG) untuk mencapai kesetaraan gender sepenuhnya sebelum tahun 2030, penting untuk meninjau pengetahuan kita tentang penganggaran berperspektif gender sebagai cara untuk mencapai keseimbangan penuh, dan menentukan apa saja yang mungkin diperlukan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan yang ada saat ini.
Bagaimana Pelaksanaan Penganggaran Berperspektif Gender Saat Ini?
Cara pelaksanaan penganggaran berperspektif gender dapat dalam berbagai bentuk yang jarang dibatasi anggaran. Bukan hanya mendanai inisiatif yang jelas yang bertujuan mencapai kesetaraan gender, melainkan perlu analisis kebijakan fiskal dan keputusan anggaran serta dampaknya terhadap kesetaraan gender.
Beberapa pemerintah menggunakan alokasi sumber daya berdasarkan informasi gender, di mana kesetaraan gender digunakan sebagai metrik dalam menentukan keputusan kebijakan dan alokasi anggaran tertentu. Misalnya, Korea Selatan telah memperbesar pendanaan program guna mengurangi beban pekerjaan rumah tangga bagi kaum wanita agar mendapat kesempatan kerja lebih besar.
Pendekatan umum lainnya adalah melalui anggaran yang dinilai berdasarkan gender, di mana dampak anggaran dianalisis menurut segi kesetaraan gender. Di Kanada, Gender Budget Statement (GBS/Pernyataan Anggaran Gender) dibuat bersama dokumen anggaran pemerintah lainnya. GBS memberikan analisis anggaran berdasarkan gender, dengan mengidentifikasi cara-cara kebijakan dapat menimbulkan pengaruh berbeda antara pria dan wanita.
Dan pendekatan lainnya adalah penganggaran berperspektif gender berdasarkan kebutuhan, yang berupaya mencapai tujuan tertentu untuk mengurangi kesenjangan di berbagai sektor dan program yang paling mengalami ketidaksetaraan gender. Bisa dalam beberapa bentuk, misalnya mengalokasikan sebagian anggaran perawatan kesehatan untuk meningkatkan kualitas perawatan ibu. Filipina telah menerapkan inisiatif kebijakan anggaran responsif gender sejak tahun 1995 melalui Anggaran Gender and Development (Gender dan Pembangunan/GAD). Anggaran GAD telah menghasilkan perencanaan khusus gender di departemen-departemen pemerintahan dan di badan maupun biro masing-masing.
Apa yang Telah Dicapai Sejauh Ini?
Keuntungan penting telah dicapai dalam pelaksanaan praktik penganggaran responsif gender di berbagai negara.
Pelaksanaan penganggaran responsif gender di Pakistan melalui proyek khusus bernama Inisiatif Penganggaran Responsif Gender (GRBI) menghasilkan berbagai manfaat yang mengesankan dalam membuat sistem anggaran pemerintah menjadi lebih sensitif gender. GRBI dimulai di tingkat federal, di provinsi Punjab dan di dua daerah percontohan Punjab. Satu daerah adalah yang terkaya sedangkan lainnya termiskin. GRBI telah melakukan sederetan perubahan, termasuk penilaian kebijakan sadar gender yang menganalisis situasi pria dan wanita, anak perempuan dan anak laki-laki di sektor tertentu, dan menilai sejauh mana perumusan, pendanaan, dan pelaksanaan kebijakan maupun program dalam sektor yang sama telah mengatasi masalah gender. GRBI juga melihat peluang peralihan pemerintah ke Medium-Term Budget Framework (MTBF, Kerangka Belanja Jangka Menengah), kemudian mengusulkan penyempurnaan MTBF dan perubahan sensitif gender pada surat edaran kebutuhan anggaran. Meskipun tantangan tetap ada, segudang kegiatan telah berhasil dilakukan selama pelaksanaan proyek, mulai dari peningkatan kesadaran dan advokasi hingga survei maupun penelitian yang rinci dan mendalam.
Makalah IMF memberikan ikhtisar tentang praktik dan konsep penganggaran responsif gender di negara-negara G7. Contoh penting termasuk UU Kesetaraan Gender 2014 Prancis, yang menyertakan kesetaraan gender ke dalam pembuatan kebijakan, mengharuskan implikasi gender dinilai dalam setiap UU baru, dan menetapkan jatah bagi wanita dalam kedudukan manajemen senior di bidang layanan sipil, politik, dan sektor swasta. Di Jerman, kesetaraan gender telah menjadi pedoman dalam Peraturan Bersama
dalam Prosedur Kementerian Federal sejak tahun 2000, dan dana dukungan kesetaraan gender dimasukkan di hampir semua pos anggaran pemerintah federal.
Ke Mana Kita Melangkah Dari Sini?
Jelas bahwa penganggaran berperspektif gender telah mencapai kemajuan dalam sepuluh tahun terakhir. Namun masih panjang jalan yang harus dilalui, terutama jika kita ingin mencapai SDG5 pada tahun 2030. Penganggaran responsif gender memiliki banyak bentuk di berbagai negara dan bermacam-macam tingkat keberhasilan. Seperti yang ditunjukkan oleh beberapa studi kasus IMF ini, keberhasilan inisiatif penganggaran berperspektif gender di berbagai negara sangat bergantung pada apakah reformasi tersebut khusus disesuaikan dengan konteks negara. Para ahli menunjuk beberapa pelajaran yang dapat dipetik terkait penggunaan penganggaran berperspektif gender, dan perlu perbaikan lebih jauh untuk memastikan bahwa anggaran pemerintah mencerminkan kebutuhan warga negara bagi gender tertentu. Pemerintah perlu:
- Memastikan kebijakan fiskal yang tersusun rapi dan sistem Pengelolaan Keuangan Publik (PKP) yang baik untuk berperan pada kesetaraan gender dan mendukung kemajuan yang telah dicapai. Mustahil mengabaikan pentingnya lembaga dan sistem PKP yang kuat. Kemajuan bisa mudah terhambat atau berakhir sepenuhnya bila lembaga tidak mampu bertahan terhadap rezim dan perubahan kebijakan.
- Masukkan gender dalam rutinitas penyusunan anggaran dan pembuatan kebijakan. Penganggaran responsif gender tidak bisa terjadi secara terpisah. Umumnya, melaksanakan inisiatif responsif gender akan paling efektif bila tidak terlalu memberatkan proses yang sudah ada.
- Memperkuat pengukuran dan evaluasi dampak. Agar secara memadai dapat menilai keberhasilan atau kegagalan berbagai reformasi gender, negara perlu memiliki indikator khusus dan alat pengukur kemajuan mereka.