You are viewing the Indonesian translation of this post. View the English version here.
Putaran terbaru dari Open Budget Survey — satu-satunya penilaian mengenai transparansi anggaran, partisipasi anggaran, dan pengawasan anggaran resmi yang dapat dibandingkan dan independen — mengungkapkan bahwa sebagian besar negara yang disurvei memiliki sistem yang kurang memadai untuk memastikan bahwa dana masyarakat digunakan secara efisien dan efektif. Dari 102 negara yang dinilai, 98 negara masih kurang memuaskan setidaknya dalam salah satu dari tiga pilar utama pertanggungjawaban anggaran: transparansi, partisipasi, atau pengawasan. 32 negara mengkhawatirkan karena dinilai kurang memuaskan dalam seluruh tiga pilar tersebut.
Ketiadaan sistem pertanggungjawaban anggaran yang kuat ini menimbulkan ancaman bagi pelaksanaan perjanjian internasional yang amat sangat penting seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan PBB dan perjanjian internasional yang diperkirakan berasal dari Konferensi Iklim Paris 2015.
TRANSPARANSI (INDEKS OPEN BUDGET)
Temuan tahun 2015 mengungkapkan kesenjangan besar dalam informasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Hanya 24 negara — kurang dari satu negara di antara empat negara— yang memberikan informasi anggaran yang memadai (dengan skor lebih dari 60 pada Indeks Open Budget, bagian dari survei yang menilai transparansi) sehingga memungkinkan masyarakat sipil dan khalayak umum untuk memantau keuangan publik.
Yang mengkhawatirkan, 78 negara yang memberikan informasi anggaran yang tidak memadai dihuni oleh lebih dari dua pertiga penduduk dunia. Di seluruh dunia, sekitar satu dari tiga dokumen anggaran yang harus tersedia bagi masyarakat ternyata tidak tersedia dan, bahkan saat dokumen diterbitkan, dokumen tersebut sering tidak mencantumkan cukup rincian sehingga tidak dapat sepenuhnya mengetahui keuangan publik dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah.
Namun sejalan dengan hasil putaran sebelumnya, survei tahun 2015 mendapati bahwa transparansi anggaran semakin baik di seluruh dunia. Untuk 100 negara dengan data yang dapat dibandingkan, rata-rata skor OBI nilai telah meningkat dari 42 pada tahun 2012 menjadi 45. Kemajuan sangat kuat di antara beberapa negara dan wilayah yang sebelumnya tidak transparan, termasuk Republik Kyrgyz (skor OBI menjadi hampir tiga kali lipat), Tunisia (skor OBI efektif menjadi empat kali lipat), dan negara Francophone di Afrika Barat.
Tapi kemajuan ini berasal dari basis rendah, dan terlalu banyak negara dengan tingkat transparansi anggaran rendah yang tidak dapat diterima gagal memajukan reformasi. Misalnya, Aljazair, Bolivia, Kamboja, Chad, Tiongkok, Guinea Khatulistiwa, Fiji, Irak, Myanmar, Qatar, Arab Saudi, dan Vietnam adalah negara paling tidak transparan (dengan skor OBI 20 atau kurang) setiap tahun mereka saat termasuk dalam Survey.
Dengan melihat akses masyarakat ke informasi anggaran setelah beberapa waktu, penelitian Open Budget Survey juga telah mengidentifikasi ketidakstabilan praktik transparansi pemerintah yang tidak dapat diterima yang menyebabkan tantangan bagi mereka yang berusaha memahami dan memantau anggaran nasional.
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENGAWASAN RESMI
Yang memperparah ketiadaan transparansi di mana-mana adalah kurangnya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam cara pengelolaan keuangan masyarakat dan menyuarakan kekhawatiran. Berbagai lembaga pengawasan juga sangat kurang mampu memainkan peran mereka dalam menuntut pertanggungjawaban pemerintah. Yang mengecewakan, 95 dari 102 negara yang disurvei kurang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Tapi ada beberapa inovasi yang menjanjikan di bidang ini, termasuk dengar pendapat publik, audit sosial, sistem permintaan audit warga, hotline penipuan, dan survei klien.
Lembaga pengawasan resmi masih terlalu lemah di banyak negara. Menurut survei ini, penelitian dan kemampuan analisa legislatif masih belum memadai, di samping sistem jaminan kualitas yang buruk di kalangan badan audit nasional. Semua faktor ini mengganggu kemampuan lembaga pengawasan untuk menjadi wali yang efektif bagi dompet masyarakat.
NAMUN PERBAIKAN DAPAT TERWUJUD DAN HARUS TERJADI
Kabar baiknya, kemajuan dapat dicapai dengan cepat dan seringkali hanya sedikit membutuhkan dana masyarakat atau tidak membutuhkan sama sekali. Misalnya, sebagian besar negara yang mencapai skor buruk dalam hal transparansi sudah memberikan banyak informasi anggaran, tetapi tidak menyediakannya bagi masyarakat. Keuntungan besar bisa tercapai hanya hanya menampilkan semua dokumen ini di Internet.
Sarana dan mekanisme untuk membangun pilar-pilar pertanggungjawaban anggaran ini sudah tersedia. Pada akhirnya, memajukan transparansi, partisipasi, dan pengawasan adalah hampir selalu mengenai hal terpenting, yaitu pertanyaan tentang kemauan politik.
Paket reformasi yang tepat tidak sama dari satu negara dengan negara lain, namun saran tertentu sering berlaku:
- Menambah jumlah dokumen anggaran yang diterbitkan dan kelengkapannya.
- Mempertahankan keuntungan dalam transparansi dengan melembagakan reformasi dalam undang-undang dan peraturan anggaran.
- Mengembangkan mekanisme untuk memperoleh masukan masyarakat tentang anggaran dan cara pelaksanaannya.
- Menyediakan badan legislatif dengan akses yang lebih baik ke penelitian dan kemampuan analisa, dan memperketat pengawasan kualitas di kalangan badan audit nasional.
Pada akhirnya, pemerintahlah yang harus bertindak untuk memperkuat ketiga pilar sistem anggaran yang bertanggung jawab tersebut. Namun hal ini akan membutuhkan keterlibatan berbagai pelaku. Kelompok masyarakat sipil, donatur, investor, dan lembaga-lembaga internasional masing-masing berperan dalam mendesak pemerintah agar melaksanakan reformasi.
“Pertanggungjawaban anggaran tidak bisa lagi dikesampingkan sebagai keprihatinan teknis birokrat,” kata Direktur Eksekutif IBP Warren Krafchik. “Dengan jumlah dana cenderung dimobilisasi melalui tujuan pembangunan internasional yang baru saja, dan kemungkinan melalui perjanjian perubahan iklim, dunia memiliki kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya untuk mengatasi kemiskinan, ketidakadilan, dan tantangan global lainnya – tapi hal ini hanya akan terjadi jika semua sumber daya ini dikelola secara transparan dan penuh tanggung jawab. “