Insights

Pesan Apa yang Disampaikan Oleh Skandal di Brasil dan Afrika Selatan Mengenai Kaitan Antara Transparansi dan Korupsi?

You are viewing the Bahasa translation of this post. View the English version here »

Ada komentar yang sering kami dengar setelah hasil-hasil Open Budget Survey diterbitkan. Misalnya: “Bagaimana mungkin negara-negara yang korupsinya begitu marak dapat meraih skor yang sangat baik di indeks transparansi anggaran Anda? Pasti ada yang tidak beres dengan hal ini…” Biasanya para pendukung menunjuk negara seperti UgandaMalawiAfrika Selatan, dan Brasil, yang skor transparansinya jauh meningkat atau tetap tinggi selama bertahun-tahun meskipun menjadi berita utama skandal korupsi.

Bukankah seharusnya tingkat korupsi lebih rendah di negara-negara yang lebih transparan? Namun kenyataannya, keadaan lebih rumit. Tampaknya transparansi memang diperlukan namun kondisinya sangat kurang memadai agar dapat mengatasi masalah korupsi.

Tanpa informasi anggaran, hampir mustahil bagi orang-orang di luar pemerintah untuk mengenali dan melaporkan kasus penyalahgunaan manajemen dan korupsi. Karena itu, negara-negara yang kurang transparan cenderung memiliki kinerja yang buruk pula pada indikator korupsi dan bisanya kinerja yang berkaitan dengan pemerintah. Menurut penelitian kami, pemerintah memiliki berbagai motif untuk mengungkapkan informasi keuangan yang kurang berkaitan dengan tindakan memerangi korupsi. Agar transparansi dapat membantu mengatasinya, harus ada sejumlah faktor tambahan – mulai dari masyarakat sipil yang aktif, media yang independen, sampai lembaga pengawasan dan lembaga pertanggungjawaban yang efektif.

Misalnya Afrika Selatan. Afrika Selatan terus-menerus menduduki peringkat paling atas di Open Budget Index (OBI/Indeks Anggaran Terbuka) meskipun berulang kali menjadi bahan berita kasus korupsi dan penyalahgunaan manajemen yang menyolok, mulai dari pengadaan buku pelajaran sekolah, perbaikan tempat tinggal presiden, sampai penyalahgunaan manejemen South African Airways milik negara. Meskipun mungkin transparansi telah membantu menyoroti semua masalah ini, dan seruan didengungkan di berbagai laporan media dan protes bersama, pemerintah tidak berbuat banyak untuk mengatasi masalah-masalah yang mendasari. Hal ini tidak mengejutkan mengingat lemahnya mekanisme pertanggungjawaban yang ada dan cengkeraman Kongres Nasional Afrika atas kekuatan politik dan lembaga-lembaga negara.

Di Brasil muncul gambaran yang berbeda dan lebih menggembirakan, di mana beberapa mata rantai yang hilang semakin terbentuk.

Pemerintah federal Brasil telah mencapai kemajuan yang mengesankan dalam menyediakan informasi anggaran kepada warga negara dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dua portal utama berisi informasi anggaran milik pemerintah Brasil, Orçamento Federal dan Portal da Transparência, memberikan akses cepat ke dokumen anggaran yang komprehensif tentang informasi anggaran sejak 25 tahun lalu dan berita terbaru setiap hari mengenai semua hal yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah. Hasilnya, Brasil menempati peringkat ke enam yang pantas dicapainya di peringkat terbaru di yang bersifat global, mengalahkan banyak negara anggota OECD.

Hasil yang positif ini disambut baik oleh pemerintah, yang dalam beberapa bulan terakhir dikecam oleh banyak barisan. Perusahaan minyak milik negara, Petrobras, menjadi bulan-bulanan berita akibat skandal korupsi besar-besaran yang melibatkan para ahli politik dan manajer senior, dan Departemen Keuangan mendapat kecaman keras karena menggunakan tipuan akuntansi untuk menyembunyikan keadaan keuangan masyarakat yang sesungguhnya (yang disebut “pedaladas fiscais”). Beberapa tuduhan di balik penyalahgunaan fiskal ini digunakan untuk memulai tuduhan resmi terhadap Dilma Rousseff, presiden Brasil yang menduduki jabatan kedua kalinya.

 

Folha de São Paulo, surat kabar terkemuka di Brasil, melaporkan hasil-hasil OBS terbaru dengan kepala berita “Meskipun menggunakan tipuan akuntansi, Brasil naik dalam peringkat transparansi anggaran,” sehingga menimbulkan keraguan tentang sejauh mana tingkat transparansi yang tinggi telah menghasilkan perbedaan nyata, mengingat semua masalah lain yang muncul di saat yang sama.

Namun beberapa orang tidak lagi mempertimbangkan bahwa alasan persisnya adalah bahwa berkat transparansi fiskal yang tinggi di Brasil, tipuan akuntansi yang digunakan oleh Departemen Keuangan dapat terdeteksi. Bahkan adalah organisasi non pemerintah bernama Contas Abertas (Rekening Terbuka) yang mengetahui selisih angka-angka yang diungkapkan oleh pemerintah pada akhir tahun 2013. Sehingga membuat mereka menyoroti praktik “akuntansi kreatif” yang dipertanyakan dalam surat yang ditujukan kepada Pengadilan Audit (Anda bisa membaca surat aslinya dalam bahasa Portugis di sini) dan mereka menuntut penyelidikan. Setelah memastikan dugaan-dugaan itu dan mengungkap bukti lebih lanjut tentang tipuan akuntansi tersebut, Pengadilan Audit mengambil keputusan yang sangat tidak biasa untuk menuntut Kongres agar menolak laporan akuntansi akhir tahun 2014. Meskipun belum ada keputusan akhir, kalangan eksekutif telah mengambil tindakan korektif dengan berjanji akan berhenti menggunakan tipuan akuntansi serupa di kemudian hari.

Cerita ini merupakan pengingat penting tentang bagaimana transparansi fiskal dapat menjadi senjata dashyat bila organisasi masyarakat sipil juga menggunakan dan menganalisis informasi yang tersedia bagi masyarakat, dan lembaga pengawasan independen juga bertindak untuk menuntut pertanggungjawaban kalangan eksekutif. Kendati transparansi itu sendiri mungkin tidak selalu membawa perubahan, transparansi dapat menciptakan kondisi yang mewujudkan perubahan dengan cara membuat warga negara terlibat dan pengawasan independen dapat bekerja untuk mendukung pertanggungjawaban anggaran.

Authors

Paolo de Renzio

Senior Research Fellow, International Budget Partnership

Paolo de Renzio joined the International Budget Partnership in October 2010 as Senior Research Fellow and is based in Rio de Janeiro, Brazil. His research agenda covers a broad range of topics, including budget transparency and accountability, equity and justice in budgeting, taxation and tax expenditures, among others. He also supports the team producing the Open Budget Survey. Prior to joining the IBP, Paolo worked as a Research Fellow at the Overseas Development Institute; as an economist and policy advisor in Papua New Guinea’s Ministry of Finance; and as a UNDP public sector specialist, lecturer, and independent consultant in Mozambique. He has been a consultant for the World Bank, the Organization for Economic Cooperation and Development, the European Commission, and for a number of bilateral donor agencies and international NGOs. Paolo holds a PhD in International Relations from the University of Oxford, where his research focused on the impact of donor policies on budget reforms in developing countries. He also holds an MSc in Development Studies from the London School of Economics and a Bachelor’s degree in Economics from ‘Bocconi’ in Milan, Italy.

About this insight
Related topics & Initiatives
Related Countries & Regions
Global