You are viewing the Bahasa translation of this post. View the English version here.
Setelah kasus Panama Papers, yang menguak industri keuangan yang ilegal, Inggris mengadakan KTT Anti Korupsi pertama pada tanggal 12 Mei. KTT ini mengumpulkan para pemimpin dunia untuk membahas cara mengatasi korupsi dengan memperkuat langkah-langkah seperti transparansi, pengembalian aset, dan kerjasama penegakan hukum.
Seusai KTT, kami memikirkan hasil-hasil diskusi tersebut. Dan yang penting, apa yang terjadi selanjutnya dalam hal anggaran terbuka?
Apa yang Disepakati?
Lebih dari 40 pemerintah dan berbagai organisasi menghadiri KTT tersebut dan menandatangani Pernyataan Resmi Mengenai Anti Korupsi. Banyak hal yang didukung dalam pernyataan tersebut, termasuk “anggaran pemerintah harus adil, dapat dipertanggungjawabkan, terbuka dan transparan untuk mencegah dan mengekspos pencurian atau penyalahgunaan uang pembayar pajak” dan para penandatangan ini berikrar untuk “berupaya memperkuat transparansi fiskal, termasuk dengan memastikan pengawasan legislatif terhadap proses anggaran dan memperkuat kapasitas lembaga-lembaga audit tertinggi. ” Pernyataan Resmi ini juga mengakui Prinsip-prinsip Tingkat Tinggi yang Dimiliki Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT) dan mendukung upaya Bank Dunia maupun Dana Moneter Internasional dalam memperkuat transparansi fiskal.
Bersama pernyataan resmi tersebut, berbagai organisasi internasional dan pemerintah membuat pernyataan sendiri, banyak di antaranya memuat kata-kata yang menyambut. Lebih dari separuhnya khusus menyebutkan anggaran, lembaga pengawasan, atau transparansi fiskal. Empat belas negara berkomitmen terhadap kontrak terbuka dan 10 negara membuat garis besar komitmen mereka terhadap Evaluasi Transparansi Fiskal IMF. Akhirnya berbagai organisasi internasional memberikan dukungan, termasuk janji Bank Dunia untuk mengembangkan transparansi fiskal bersama IMF dan mitra-mitra lain melalui GIFT.
Inggris berkomitmen untuk memulai kemitraan praktisi mengenai integritas kelembagaan bersama Afghanistan, Georgia, Kenya, Nigeria, dan Tanzania. Melalui kemitraan ini, berbagai pelaku pertanggungjawaban di negara-negara tersebut akan berbagi keahlian di bidang audit, regulasi keuangan, anti korupsi, dan pengawasan anggaran parlemen. PBB juga berkomitmen terhadap kemitraan praktisi serupa demi memperkuat transparansi pengeluaran publik, transparansi penyusunan anggaran, dan transparansi fiskal. Keterlibatan praktisi semacam itu bisa memetik manfaat dari platform seperti GIFT dan Fiscal Openness Working Group Open Government Partnership, yang memberikan dukungan praktis dan mengumpulkan para pemimpin untuk mempelajari dan memajukan keterbukaan fiskal.
Seiring dengan pernyataan dari para peserta KTT, kementerian keuangan, kementerian anggaran, dan kementerian perencanaan dari Brasil, Paraguay, Filipina, dan Afrika Selatan juga turut menandatangangi pernyataan bersama IBP dan GIFT yang secara eksplisit mengakui kaitan antara transparansi fiskal dan penanganan korupsi. Informasi yang tersedia untuk khalayak umum mengenai keuangan pemerintah akan membantu mengidentifikasi dan mencegah korupsi, sementara juga membuat pemerintah dapat merencanakan penggunaan sumber daya masyarakat dan menyampaikan implikasi ekonomi dan sosial dari keputusan mereka. Seruan para penandatangan tersebut memperlihatkan semakin banyaknya bukti dampak positif dari transparansi fiskal dan pertanggungjawaban fiskal.
Selanjutnya Apa?
IBP dan GIFT bekerja sama dengan mitra-mitra untuk menindaklanjuti pernyataan resmi dan komitmen negara-negara tersebut dengan melibatkan pemerintah dalam hal reformasi transparansi fiskal. Banyak kesempatan untuk mempertahankan momentum tersebut dan membantu pemerintah menepati janji mereka. Salah satunya adalah negara-negara anggota Open Government Partnership (OGP), sebuah inisiatif global yang memajukan transparansi, partisipasi masyarakat, pemerintah yang bertanggung jawab, seperti yang dilakukan Nigeria hingga saat KTT.
Namun dampak terpenting dari partisipasi negara di OGP dalam hal korupsi dan pemerintahan adalah tergantung pada pemerintah-pemerintah anggotanya yang membuat dan memenuhi komitmen yang kuat. Misalnya, lebih dari 50 negara sudah waktunya menerbitkan Rencana Tindakan Nasional OGP mereka tahun ini. Kami mendorong pemerintah-pemerintah untuk menepati janji mengenai anggaran terbuka dan mencantumkan poin-poin tindakan untuk melakukannya dalam rencana mereka. Negara-negara seperti Brasil, Bulgaria, Georgia, Italia, Tunisia, Turki, dan Ukraina, semuanya secara khusus menyebutkan transparansi fiskal dalam pernyataan anti korupsi mereka, dan masih punya waktu untuk mencantumkan komitmen mereka dalam rencana OGP yang jatuh tempo akhir bulan depan. Kami menawarkan beberapa gagasan dalam melakukannya, termasuk menerbitkan lebih banyak informasi anggaran dan menentukan keuntungan transparansi, dan GIFT memberikan beberapa langkah praktis dan komitmen yang mengagumkan.
Negara-negara anggota OGP yang secara eksplisit berkomitmen terhadap kemitraan praktisi demi memperkuat manajemen keuangan publik, termasuk Kenya, anggota OGP yang baru yaitu Nigeria, Tanzania, dan Inggris, dianjurkan untuk menghubungi GIFT tentang partisipasi di Fiscal Openness Working Group.
Setiap negara mendapat kesempatan untuk menetapkan anggaran yang lebih terbuka, dengan cara berbagi informasi, memungkinkan pengawasan, dan melibatkan warga negara. Kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mendorong perbaikan, termasuk dengan cara menggunakan Prinsip-prinsip Tingkat Tinggi GIFT, dan akan terus melacak kemajuan yang ada melalui Open Budget Survey.
Seusai KTT Anti Korupsi, kami siap bertindak dan menantikan langkah-langkah selanjutnya dalam membuka anggaran dan memperkuat pertanggungjawaban.
